SuaraPantura.com - Presiden Jokowi melarang para menteri kabinet Indonesia Bersatu untuk berbicara isu penundaan pemilu dan wacana 3 periode.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah salah satu menteri yang getol berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.
Luhut bahkan mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut pada 11 maret lalu.
Rupanya larangan Presiden dan kemarahannya terhadap menteri yang membicarakan penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode dianggap hanya gertak sambel.
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, KontraS menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode. Seperti amandemen UUD 1945. Alasannya, ide ini tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amandemen tersebut.
Menurut dia, wacana atau isu ini bisa segera hilang jika Presiden Jokowi tegas jajaran menterinya yang terbukti menggulirkan isu tersebut. Tanpa adanya pemecatan atau pencopotan dinilainya isu ini akan bisa terus bergulir.
Namun bukannya dipecat, salah satu menteri yang getol menyuarakan penundaan pemilu malah diberi jabatan baru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Keputusan itu ditetapkan Presiden Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.
Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut.
Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian.
***
