SuaraPantura.com - Krisis ekonomi besar kini tengah melanda negara Sri Lanka. Selain stok barang dan bahan pokok menipis, pemadaman listrik juga terjadi dimana-mana
Hal ini menyusul kondisi negara pulau tersebut bangkrut dan mengumumkan gagal bayar utang luar negeri senilai 51 miliar dollar AS (Rp 732 triliun).
Negara yang merdeka pada 1948 ini kini memgalami goncangan besar di dalam negeri.
Aksi protes juga terjadi menuntut pemerintahan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mundur karena harga kebutuhan pokok yang melambung.
Gubernur bank sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe bahkan mengatakan, dia membutuhkan perantau di luar negeri dan diaspora untuk mendukung negara pada saat yang genting dengan menyumbang devisa yang sangat dibutuhkan.
Weerasinghe menyampaikan seruannya setelah Pemerintah Sri Lanka mengumumkan menangguhkan pembayaran semua utang luar negeri.
Pemerintah akan mencairkan uang untuk mengisi kembali persediaan bahan bakar, obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang menipis.
Melihat kondisi Sri Lanka tersebut, negara berkembang pun mulai mendapat sorotan, bagaimana kondisi utang Indonesia?.
Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia
Utang Indonesia kini menembus angka Rp 7.014 Triliun per Februari 2022.
Hal ini setara dengan 40,17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, posisi utang Indonesia pada saat ini masih dalam batas aman.
Di mana batas atas rasio utang terhadap PDB ditetapkan oleh pemerintah dan DPR yakni 60 persen. Artinya, masih ada gap sekitar 20 persen.
Iskandar juga mengklaim, rasio utang Indonesia jauh lebih sehat dibandingkan negara-negara lain.
Dia mencontohkan, rasio utang Singapura pada 2021 sudah mencapai 145 persen terhadap GDP-nya.
Kemudian Filipina tembus 60,5 persen dan Thailand 52,8 persen dari GDP-nya.
"Indonesia yang paling konservatif dalam pengelolaan utang," ungkapnya.
Jika dilihat dari data, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo terlihat membengkak dibandingkan era SBY.
Selama Presiden Jokowi menjabat, ada kenaikan utang sebesar Rp4.413 triliun.
Sementara jika kita melihat data dari Kementerian Keuangan, utang pemerintah saat SBY menjabat pada 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun.
Menutup periode pertama SBY di 2009, utang pemerintah bertambah menjadi Rp1.589,8 triliun.
Kemudian pada 2010, SBY menambah utang pemerintah menjadi Rp1.676,85 triliun.
Menutup periode akhir, SBY mencatatkan utang pemerintah sebesar Rp2.601 triliun pada Oktober 2014.
Sehingga dapat dilihat, selama SBY menjabat sebagai presiden 10 tahun, utang pemerintah bertambah sebesar Rp1.301,5 triliun.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah untuk menekan penggunaan utang dan melakukan pengelolaan utang Indonesia dengan baik.
Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk hingga mencapai Rp 7.014 Triliun dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan IMF.
Syarief menuturkan, BPK RI juga beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia.
Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.
“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77% dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06% melampaui rekomendasi IMF.”, ungkap Syarief Hasan.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penarikan utang turun 66,1 persen hingga Februari 2022.
Hingga bulan kedua, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang ini sebesar Rp 92,9 triliun atau 9,5 persen dari target APBN Rp 973,6 triliun. Pembiayaan menyusut dari Rp 273,8 triliun di Februari tahun 2021.
"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66 persen dari tahun lalu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.
Secara lebih rinci menurut Sri Mulyani penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 sebesar Rp 67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp 991,3 triliun. Penerbitannya -75,1 persen dari Rp 271,4 triliun di Februari 2021.
Lalu, pinjaman neto mencapai Rp 25,2 triliun atau tumbuh 954,4 persen. Sri Mulyani menuturkan, menyusutnya pembiayaan utang berdampak positif kepada posisi imbal hasil (yield) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
***
