SuaraPantura.com - Publik sedikit lega, akhirnya mafia minyak goreng yang dianggap menjadi biang kerok langka dan mahalnya harga minya sudah ada yang tertangkap.
Ada 4 tersangka mafia minyak goreng yang ditetapkan Kejagung terkait korupsi minyak goreng yakni 1 dari pejabat Kemendag (Indrasari Wisnu Wardhana) dan 3 lainnya dari pihak swasta.
"Tersangka ditetapkan empat orang. Pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW (yaitu) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada wartawan., Senin, 19 April 2022 dikutip dari PRMN.
Pengamat politik, Rocky Gerung menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi inisiator dalam penangkapan tersangka pencurian uang rakyat terkait kelangkaan minyak goreng.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.
Rocky kemudian menyoroti soal bungkamnya pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas mafia minyak goreng.
Menurutnya, kasus ini seperti pementasan teater besar yang akhirnya diintervensi oleh Kejaksaan Agung atas titah dari PDIP.
“Kita juga mungkin bisa lihat, jaksa agung itu proksi dari PDIP. Ibu Mega mungkin kesal disindir gak pro emak-emak, nah (ibaratnya dia bilang) saya sekarang tunjukan nih saya juga tahu permainan minyak goreng,” tuturnya, seperti dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 20 April 2022.
Kejagung yang ambil alih langsung, menurut analisa Rocky Gerung merupakan bentuk taring PDIP yang sedang kontra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau Ibu Mega lagi pasang wajah keras terhadap istana, pasti ada impact-nya. Kita udah hapal dia selalu punya senjata rahasia. Diam-diam menyentil, dan sentilan kali ini agak berat,” ujarnya lagi.
Rocky Gerung lantas menyoroti kegelisahan Menteri Perdagangan yang tampak ragu-ragu mengusut kasus ini dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan, miskomunikasi antara kementerian/lembaga terkait menunjukkan adanya tarik menarik luar biasa untuk menentukan siapa yang akan ditumbalkan jadi tersangka.
“Kita kan akhirnya bertanya, kenapa nggak dari awal polisi tangkap. Polisi bilang nggak ada mafia, faktanya ada, kemudian Kejagung follow the money, tangkap satu-satu. Berminggu-minggu, teater ini dipersiapkan supaya nanti ada yang dikorbankan,” ucap Rocky.
Menanggapi pemerintah yang merogoh saku lebih dalam dari APBN untuk program BLT, Rocky Gerung mengatakan, artinya pemerintah terlalu tunduk pada kepentingan kartel.
Dia mengamini bahwa pemerintah lebih memilih menyogok rakyat daripada memberi penalti bagi perusahaan-perusahaan yang harusnya menjual produknya ke dalam negeri.
“Kedudukan presiden lemah terhadap korporasi. (Padahal seharusnya) presiden musti peras balik korporasi untuk kepentingan rakyat. Jangan justru pajak rakyat yang mengatasi dana yang tidak disetor korporasi sawit,” ujar Rocky Gerung.
***
