SuaraPantura.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan MAW (Bupati Pemalang periode 2021-2026) dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam konferensi pers pada 12 Agustus 2022.
Yang menarik dari konferensi pers tersebut adalah komentar nitizen di halaman resmi akun KPK RI yang banyak menyoroti tata kelola di tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
Mereka bahkan meminta KPK untuk juga bergerak dan menindak tegas ke tingkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang.
Seperti yang disampaikan oleh akun @haedi sh*** yang mengaku warga Kabupaten Pemalang.
" Trimakasih pak . Pemalang emang bobrok ,knp ga dr dulu pak sikat sampe ke desa desa pak..
Saya warga pemalang sangat berterimakasih pak" tulis @haedi sh*** seperti dikutip Suara Pantura pada 15 Agustus 2022.
Akun lain juga mengutarakan hal yang serupa. Dia menginginkan KPK agar terus bergerak sampai tingkat Desa.
" Terus bergerak sampai ke bawah dong...bahkn klo bisa sampai tingkat desa.,,,monggoh rakyt pasti dukung klo memang untuk kebenaran...bagaimana dengan dana desa?
Uang negara harus jls dan terbukti" tulis @soenar**.
Bahkan nitizen lain turun berkomentar bahwa penangkapan Bupati Pemalang merupakan kado terindah.
" Kado terindah di HUT RI buat kota pemalang" tulis Iwan Seti****.
***