SuaraPantura.com - Mengawali perlawanan terhadap kebijakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan mrnggelar demonstrasi hari ini, Senin, 29 Agustus 2022 dimulai pukul 10.00 WIB.
Aksi ini akan serentak dan diteruskan ke semua Cabang HMI di Seluruh Indonesia.
Raihan Ariatama selaku Ketua Umum PB HMI menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, hal itu akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM).
"Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM, yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19," katanya dalam sebuah keterangan pada Minggu, 28 Agustus 2022.
Selain itu, PB HMI juga meminta pemerintah mencabut kebijakan tarif dasar listrik. Terkait isu mafia migas, dia pun mendesak pemerintah menegakkan hukum yang adil dan transparan.
Raihan juga menuntut Pemerintah agar memeriksa semua pihak yang terlibat dalam mafia migas.
"Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat hingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran," ucapnya.
Pembatasan penerimaan BBM bersubsidi, kata Raihan, perlu dilakukan. Pembatasan ini diperuntukkan bagu kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik.
Dalam hal ini, Raihan menyarankan agar dilakukan pengawasan ketat.
"Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan," tuturnya.
Seperti dilansir dari FloresEfitorial dalam artikel " PB HMI akan Demo Tolak Kenaikan BBM, Tarif Listrik Hingga Mafia Migas", Raihan juga menyoroti penambalan subsidi BBM dan listrik. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan pendapatan besar dari kenaikan harga komoditas di pasar global.
"Mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik," ujarnya lagi.
Terakhir, dia meminta pemerintah melakukan relokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga negara yang tidak produktif.
"Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang," tutupnya.***
