SuaraPantura.com - Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji menyesalkan pernyataan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bapak Fabio Kacaribu yang menyatakan bahwa kenaikan cukai tidak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani tembakau.
Pihaknya merasa terpukul serasa dipermainkan dengan kebijakan pemerintah. Agus bilang, fakta di lapangan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 2% yang kembali ke daerah kelihatanya banyak dan seolah-olah bagi Kementerian Keuangan, DBHCHT adalah magic solusi dan sangat indah untuk program kesejahteraan petani tembakau. Tetapi kenyataannya tidak benar. Toh, DBHCHT yang ke daerah tidak dapat mendongkrak kesejahteraan ekonomi secara menyuluruh.
"Baik program untuk peningkatan kualitas bahan baku atau yang lainya memang saat ini ada program BLT DBHCHT bagi buruh tani, tetapi tidak cukup untuk menanggung biaya hidup selama satu bulan," tegas Agus Parmuji dihubungi di Jakarta, Kamis 10 November 2022, malam.
Agus menuturkan, perjalanan petani tembakau sampai saat ini bahwa petani hanya mendapatkan porsi sedikit karena masih ada porsi yang lain, yaitu kesehatan dan pengalihan ke kegiatan lainnya. Apabila dibandingkan dengan kondisi keterpurukan harga dan penyerapan atau kesakitan ekonomi petani dan buruh program tersebut tidak sebanding.
"Bila dibagi rata ke semua petani tembakau atau kelompok tani di seluruh Indonesia untuk peningkatan kualitas bahan baku tidak akan maksimal, tidak akan cukup," imbuhnya.
DPN APTI tidak menginginkan DBHCHT sebesar 2% yang ke daerah dan diprogramkan ke petani dijadikan alasan untuk menaikkan cukai setiap tahun dan dianggap bahwa petani dalam keadaan baik-baik saja.
"Perlu kami sampaikan bahwa petani tembakau sepanjang 3 tahun ini dalam keadaan ekonomi yang tidak baik atau masuk angin berat," terangnya.
Karena itu, menurut Agus, akan lebih baik jika DBHCHT kembali seperti jaman dulu, yakni tidak ada DBHCHT sebesar 2% tetapi cukai tidak naik terus harga tembakau stabil dan petani hanya berhadapan dengan musim kurang baik atau cuaca yang kurang bersahabat saja .
"Beda dengan sekarang, harus berhadapan dengan biaya tanam mahal, musim dan tekanan regulasi , dan ini berat juga menyakitkan," katanya.
Agus tak menepis bahwa instrumen cukai merupakan ranah industri hasil tembakau, tetapi petani masih menjadi bagian penyedia bahan baku sehingga ketika cukai dikerek naik terus efek panjangnya sangat berdampak negatif bagi kehidupan petani tembakau.
DPN APTI berharap semoga penentu kebijakan di lintas kementerian/lembaga bisa membuka hati, membuka perasaan sehingga ke depan kebijakan yang direncanakan tidak berdasarkan emosional tetapi berdasarkan kekeluargaan gotong royong dan yang jelas untuk NKRI.
"Sehingga tujuan sila ke-5 Pancasila bisa terwujud, mengingat petani tembakau masih menjadi kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia," tukasnya.***
