Suarapantura.com – Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni Gedung KPK dan Wisma BNI, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026). Massa menuntut pengusutan dugaan kegagalan tata kelola serta penyimpangan proyek Teknologi Informasi (TI) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk senilai triliunan rupiah.
Aksi ini dipicu oleh temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI BPK RI Nomor 55/LHP/DJMN-VII/PBN.02/09/2025 tertanggal 1 September 2025, yang menyoroti masalah besar dalam pengelolaan TI BNI tahun 2023 hingga semester I 2024.
Ketua AMPHI, Sahrir Yapo, mengungkapkan salah satu temuan paling krusial adalah persetujuan tujuh pengadaan senilai Rp902,4 miliar oleh Direktur IT BNI sebelum mendapatkan izin fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK.
“Keputusan itu diambil pada 10 dan 19 Januari 2023, padahal izin resmi dari OJK baru terbit 26 Januari 2023,” ujar Sahrir saat berorasi di Tanah Abang.
AMPHI juga menyoroti Project Maverick (Pengembangan New BNI Mobile Banking/Wondr). Mereka menemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran sebesar Rp16,8 miliar, serta denda keterlambatan Rp13,2 miliar.
“Beberapa fitur tidak dikerjakan tetapi tetap dibayar. Sebaliknya, ada fitur di luar TOR yang justru dikerjakan,” kata Sahrir.
Massa menyebut sejumlah proyek lainnya juga bermasalah:
Enterprise License Agreement (ELA) IBM – Rp215 miliar tanpa tax assessment memadai.
EDC Full Managed Service (FMS) – Rp506 miliar melalui penunjukan langsung PT MTI.
Proyek Base24 – Rp322 miliar, namun progres baru mencapai 47 persen per September 2024.
Dalam aksi tersebut, AMPHI secara tegas meminta KPK memanggil dan memeriksa Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BNI, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek TI dan proses penunjukan langsung pengadaan EDC FMS.
“Manajemen BNI harus transparan, menonaktifkan pejabat terkait sementara waktu, dan memastikan evaluasi dilakukan secara independen,” tegas Sahrir.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan personel Polsek Metro Tanah Abang, Polresta Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Kapolsubsektor Pasar Tanah Abang, Iptu Hartoyo, yang memimpin pengamanan, enggan memberikan keterangan detail mengenai jalannya aksi.
Salah satu peserta, Bila, menjelaskan bahwa peserta aksi dibagi dua: sekitar 50 orang di depan Gedung KPK dan 35 orang di Wisma BNI Sudirman.
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak BNI maupun KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa tersebut.
