Suarapantura.com - Polemik di internal pemerintahan kembali mencuat setelah muncul kritik terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait evaluasi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Relawan Presiden Prabowo Subianto, KRH HM Jusuf Rizal, menilai langkah Kementerian Keuangan terkesan lamban dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait evaluasi pejabat yang diduga bermasalah.
Menurut Jusuf Rizal, arahan Presiden seharusnya dapat langsung dijalankan tanpa perlu menunggu instruksi tambahan.
“Tidak perlu berputar-putar dengan alasan menunggu arahan lanjutan. Presiden sudah jelas meminta evaluasi bahkan pencopotan jika pejabat tidak mampu,” kata Jusuf Rizal di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai sikap yang terlalu hati-hati justru dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, publik bisa menilai ada tarik-menarik kepentingan di internal kementerian apabila keputusan terus tertunda.
Sorotan tersebut muncul setelah nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi, kembali dikaitkan dalam perkara dugaan korupsi importasi barang yang sedang bergulir di pengadilan.
Dalam persidangan kasus importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai, jaksa mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Sin$213.600 atau sekitar Rp2,9 miliar yang disebut berkaitan dengan pemberian fasilitas jalur hijau impor.
Tak hanya itu, dakwaan jaksa juga menyinggung adanya pertemuan di Hotel Borobudur yang diduga terkait praktik penyalahgunaan kewenangan hingga menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.
Meski demikian, hingga kini seluruh fakta tersebut masih berada dalam proses pembuktian hukum di persidangan.
Di tengah sorotan publik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan lanjutan sebelum mengambil keputusan terkait posisi Dirjen Bea dan Cukai.
“Kita masih tunggu perintah lebih lanjut,” ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan itu kembali memicu respons keras dari Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PWMOI dan Ormas Masyarakat Madura Asli Nusantara.
Menurutnya, apabila Presiden telah memberikan sinyal evaluasi secara terbuka, maka kementerian teknis seharusnya segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi.
“Kalau benar ada dugaan korupsi sebagaimana terungkap di persidangan, itu sudah cukup menjadi dasar evaluasi. Jangan sampai kesan yang muncul pemerintah ragu menegakkan disiplin,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor kepabeanan merupakan area strategis yang sangat sensitif terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan polemik berlarut-larut tanpa kepastian sikap.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari Kementerian Keuangan terkait tuntutan evaluasi terhadap posisi Dirjen Bea dan Cukai maupun respons atas kritik yang disampaikan kelompok relawan Presiden tersebut.
