Suarapantura.com – Polemik dugaan pencemaran lingkungan di kawasan Kali Kukuba dan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, terus memantik perhatian berbagai kalangan.
Sejumlah organisasi lingkungan, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan PT Feni Halmahera Timur (FHT), anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), menyusul munculnya indikasi sedimentasi yang diduga memengaruhi kondisi perairan di kawasan tersebut.
Desakan itu menguat setelah beredarnya dokumentasi yang menunjukkan perubahan warna air di Teluk Buli menjadi lebih keruh. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya limpasan material dari area pertambangan yang terbawa hingga ke wilayah pesisir. Berbagai pihak menilai pemerintah perlu segera melakukan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab pasti perubahan kondisi perairan tersebut.
Direktur Eksekutif WALHI Maluku Utara, Astuti N. Kilwouw, menegaskan bahwa dugaan pencemaran yang bermula dari aliran Kali Kukuba hingga mencapai Teluk Buli harus ditelusuri secara serius. Ia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat turun langsung melakukan investigasi serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap dokumen lingkungan dan perizinan yang dimiliki.
“Jika benar terjadi sedimentasi yang berdampak pada Teluk Buli, maka konsekuensinya bisa sangat serius terhadap tata kelola ekologi dan keberlangsungan ekosistem pesisir,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Sorotan serupa datang dari kalangan akademisi. Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai perubahan kondisi perairan tidak boleh langsung dianggap sebagai fenomena alam semata tanpa kajian ilmiah yang komprehensif.
Menurutnya, risiko erosi, limpasan air hujan, hingga sedimentasi seharusnya telah diantisipasi dalam sistem pengelolaan lingkungan perusahaan sejak awal operasional. Ia menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar seluruh mekanisme pengendalian lingkungan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla) mempertanyakan efektivitas sistem pengendalian sedimentasi yang diterapkan perusahaan. Direktur Latamla, Faiz Albaar, menilai infrastruktur pengendali seperti check dam seharusnya mampu mencegah material lumpur dan pasir mengalir hingga ke kawasan pesisir.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah meminta perusahaan melakukan langkah penanganan dan evaluasi. PT FHT sendiri menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal dan menurunkan tim teknis untuk menelusuri penyebab perubahan warna air, yang menurut perusahaan diduga berkaitan dengan tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Perusahaan juga mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses verifikasi dan evaluasi yang sedang berlangsung.
