Suarapantura.com - Pegiat media sosial Ferry Koto melontarkan kritik terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Ferry menilai pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Melalui akun X pribadinya, Ferry mempertanyakan urgensi menghadirkan para mantan Kapolri yang sudah tidak memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum.
"Makin lucu perkembangkan kasus penyadapan ini. Ngapain kumpulkan mantan Kapolri, yang sudah ndak punya otoritas dalam penegakan hukum. Kalau mau nasihat, kan ada Wantimpres," tulis Ferry, dikutip Senin (9/11/2026).
Tak hanya mengkritik pertemuan tersebut, Ferry juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengambil langkah audit independen terhadap sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Menurut dia, pemeriksaan independen terhadap sistem tersebut dan keterbukaan hasilnya kepada publik akan menjadi langkah yang dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai perkara tersebut.
"Presiden lho, perintah saja audit independen LIMS tsb, hasilnya publikasikan. Ndak perlu takut mestinya," lanjutnya.
Empat perwira Polri jadi tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan sejumlah media, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sistem LIMS dalam aktivitas pemantauan tersebut. Namun, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pertemuan Prabowo dengan 10 mantan Kapolri
Di tengah bergulirnya kasus tersebut, Prabowo menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri dari berbagai periode kepemimpinan.
Mereka yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir dalam pertemuan tersebut. Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sekretariat Presiden menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu terkini. Agenda tersebut juga disebut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.
Meski demikian, substansi pembicaraan dalam pertemuan itu tidak disampaikan secara terperinci kepada publik.
Kritik Ferry Koto pun menyoroti perbedaan antara agenda pertemuan yang disampaikan Istana dengan langkah konkret yang menurutnya perlu dilakukan untuk menjawab dugaan penyadapan, yakni audit independen terhadap sistem LIMS dan publikasi hasil pemeriksaannya.
Dengan belum adanya penjelasan terperinci mengenai hasil pertemuan maupun audit independen yang diminta Ferry, pertanyaan mengenai transparansi penanganan kasus penyadapan masih menjadi perhatian publik.
