Suarapantura.com - Gangguan layanan perbankan yang kembali dikeluhkan nasabah Bank BJB dan Bank BJB Syariah memunculkan pertanyaan mengenai keandalan sistem teknologi informasi yang dimiliki bank milik pemerintah daerah tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, keluhan nasabah bermunculan mulai dari gagal tarik tunai di ATM, saldo terpotong meski transaksi tidak berhasil, transfer yang tertunda, hingga rekening yang belum menerima dana kiriman. Keluhan terbaru bahkan membanjiri kolom komentar akun Instagram resmi Bank BJB saat mempromosikan program bersama BBQ Ride.
Di saat yang sama, gangguan layanan digital yang masih melanda Bank BJB Syariah juga mendapat perhatian serius dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia.
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa layanan perbankan merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga gangguan yang berlangsung dalam waktu lama tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis biasa.
“Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ketika terjadi gangguan layanan dalam waktu yang cukup lama, maka bank wajib memberikan informasi yang transparan, jelas, dan berkala kepada seluruh nasabah,” kata Mufti kepada wartawan sebagaimana dikutip Suarapantura, Rabu.
Menurut Mufti, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Nasabah perlu mengetahui penyebab gangguan, dampak yang ditimbulkan, serta estimasi waktu pemulihan layanan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Sorotan BPKN RI tersebut muncul setelah banyak nasabah Bank BJB Syariah mengeluhkan rekening mereka belum dapat menerima dana transfer. Berdasarkan informasi yang diterima salah seorang nasabah, pihak layanan pelanggan menyebut sistem masih dalam proses pemeliharaan atau maintenance.
“Bank BJB Syariah masih maintenance, kalau sudah selesai nanti kabari,” demikian pesan yang diterima nasabah dari layanan pelanggan.
Meski pihak bank telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan proses perbaikan masih berlangsung, BPKN RI menilai masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Banyak pelaku usaha, pegawai, maupun masyarakat umum yang menggantungkan transaksi hariannya pada layanan perbankan. Keterlambatan transfer atau penerimaan dana tentu dapat menimbulkan kerugian,” ujar Mufti.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian dari perlindungan konsumen yang harus dijalankan oleh setiap lembaga jasa keuangan. Karena itu, BPKN RI meminta manajemen Bank BJB Syariah memberikan penjelasan resmi dan pembaruan informasi secara berkala kepada nasabah.
Fenomena gangguan yang terjadi berulang kali juga memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai kesiapan infrastruktur teknologi informasi perbankan. Di era digital saat ini, layanan ATM, mobile banking, internet banking, hingga transfer dana menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika gangguan berlangsung berhari-hari dan berdampak pada akses dana nasabah, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada proses pemulihan layanan. Masyarakat juga mulai mempertanyakan kesiapan sistem cadangan, kapasitas infrastruktur teknologi, hingga mekanisme mitigasi risiko yang dimiliki bank ketika terjadi gangguan.
Mufti mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan aset terpenting dalam industri perbankan. Oleh karena itu, percepatan pemulihan layanan harus berjalan seiring dengan komunikasi yang terbuka dan akuntabel kepada nasabah.
“Kepercayaan publik merupakan aset utama industri perbankan. Karena itu, pemulihan layanan harus berjalan cepat, disertai komunikasi yang baik kepada nasabah,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Bank BJB untuk menjelaskan masalah yang dialami.
