Suarapantura.com – Seorang nasabah berinisial L di Ciputat, Tangerang Selatan, mengaku menghadapi ancaman lelang terhadap sertifikat rumah miliknya setelah mengalami kesulitan membayar pinjaman yang diperoleh melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kondisi tersebut kini memicu pertanyaan dari pihak keluarga yang menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit yang dilakukan terhadap L dalam beberapa tahun terakhir.
Perwakilan keluarga, Yanti (40), mengungkapkan bahwa awalnya L memperoleh pinjaman sebesar Rp20 juta untuk modal usaha dengan menjaminkan sertifikat tanah dan rumah miliknya. Pinjaman tersebut disebut berjalan lancar dan berhasil dilunasi pada tahun 2019.
Namun pada tahun 2024, saat kembali membutuhkan tambahan modal usaha, L menerima tawaran kredit baru dengan nilai lebih besar, yakni Rp30 juta. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan tidak berkembang sesuai harapan sehingga kemampuan pembayaran kredit mengalami kendala.
Menurut Yanti, setelah kredit tersebut bermasalah, kembali muncul penawaran pinjaman lain dengan menggunakan agunan yang sama. Dana pinjaman kemudian disebut langsung masuk ke rekening nasabah meskipun menggunakan figur peminjam yang berbeda.
“Saya yang mewakili keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saat ini keluarga sepakat dan terpaksa untuk menjual rumah yang suratnya di agunkan. Setelah saya dengar penjelasan keluarga saya, seperti ada yang aneh dalam prosesnya,” ujar Yanti saat ditemui wartawan di kediamannya di Ciputat.
Yanti mengaku mulai mempertanyakan proses kredit tersebut setelah mengetahui sertifikat rumah dijadikan jaminan untuk fasilitas yang disebut sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Ini kan KUR ya, kok pakai jaminan sertifikat sih. Toh pinjamannya di bawah Rp50 juta. Dan anehnya, pinjaman bertahap ini dengan agunan yang sama ada yang mengatur. Karena, dari ibunya, anaknya dan si nasabah sendiri memakai jaminan yang sama,” terangnya.
Selain persoalan agunan, pihak keluarga juga menyoroti dugaan permintaan kendaraan milik nasabah untuk dijadikan jaminan tambahan ketika kredit mulai mengalami kemacetan pembayaran.
“Sudah terlilit hutang, motor saudara saya juga diminta sebagai jaminan. Saya punya buktinya. Setelah ini, saya akan coba mengadukan permasalahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kejaksaan, dan Ombudsman,” bebernya pada 19 Mei 2026.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadly Afriyadi, menegaskan bahwa kredit KUR pada prinsipnya tidak mensyaratkan agunan berupa sertifikat untuk plafon tertentu.
“Gak boleh. Musti segera di kembalikan. Kalau BRI tidak mau mengembalikan sertifikatnya, silahkan laporkan ke Ombudsman,” ucap Fadly Afriyadi melalui sambungan WhatsApp pada 18 Mei 2026.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada pihak BRI Unit Serua Ciputat di Jalan Arya Putra belum membuahkan hasil. Melalui petugas keamanan yang berjaga, pimpinan unit disebut sedang menjalani pendidikan dalam jangka waktu cukup lama sehingga belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak bank belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan kejanggalan proses kredit yang disampaikan keluarga nasabah tersebut.
Sumber: tangseloke
