Suarapantura.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah lembaga penegak hukum di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan dana reses di lingkungan DPRD Provinsi Bali.
Massa aksi mendatangi Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, mereka menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang disebut berkaitan dengan penggunaan dana reses DPRD Bali.
Dalam pernyataan yang dibagikan kepada peserta aksi, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
"Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penyimpangan penggunaan dana reses DPRD Provinsi Bali yang melibatkan Ketua Komisi II DPRD Bali," ujar Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dalam selebaran yang dibagikan.
Selain meminta KPK melakukan penyelidikan, massa juga mendesak DPRD Bali untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana reses.
Mereka menilai transparansi diperlukan agar tidak muncul keraguan publik terhadap pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Bahwa uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," tegas mereka.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Ketua Komisi II DPRD Bali terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
