Suarapantura.com - Dugaan kasus penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama CEO PT BAT Instrumen Bank Internasional (BAT Bank), Achmad Nur Sulaiman, kembali menjadi sorotan publik.
Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, mendesak aparat penegak hukum untuk memperluas penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi penting terkait perkara tersebut, termasuk istri CEO BAT Bank dan saksi kunci berinisial AN.
Desakan itu disampaikan Henry merujuk pada Laporan Polisi Nomor LP/B/352/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026 yang berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, serta TPPU. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga mengetahui aktivitas operasional perusahaan, pergerakan dana, hingga kepemilikan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut perlu dimintai keterangan secara menyeluruh.
“Setiap informasi yang berkaitan dengan aliran dana, aset, maupun aktivitas operasional harus ditelusuri secara profesional dan objektif. Tidak boleh ada fakta yang terabaikan apabila tujuannya adalah mengungkap peristiwa ini secara utuh berdasarkan alat bukti yang tersedia,” tegas Henry pada 4 Juni 2026.
CWIG juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap AN yang disebut sebagai salah satu pihak yang mengetahui aktivitas operasional perusahaan, pergerakan dana, hingga pembelian aset yang kini menjadi perhatian penyidik. Menurut Henry, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang relevan akan membantu mengurai konstruksi perkara secara utuh dan mencegah adanya mata rantai informasi yang terputus.
“Jangan sampai ada mata rantai informasi yang terputus. Setiap pihak yang mengetahui fakta-fakta penting harus dimintai keterangan agar proses penanganan perkara berjalan secara menyeluruh dan tidak menyisakan pertanyaan di kemudian hari,” katanya.
Desakan tersebut muncul setelah Achmad Nur Sulaiman dikabarkan dijemput penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 24 April 2026 dalam rangka pengembangan Laporan Polisi Nomor LP/B/7031/X/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA yang telah memasuki tahap penyidikan.
Menurut Henry, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan aliran dana, struktur transaksi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Ini bukan sekadar penjemputan, tetapi momentum untuk membongkar pola, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Penanganannya harus menyentuh hingga ke akar jaringan,” ujarnya.
CWIG menilai penyidik perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana yang diduga berkaitan dengan sejumlah entitas usaha yang terafiliasi dengan BAT Bank, termasuk PT Bat Instrumen Bank Internasional, PT Bat Instrumen Financial Service, PT Bat Instrumen Trade Platform, serta PT Bat Instrumen Project Management Services. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi pihak yang diduga memperoleh manfaat dari transaksi yang sedang diselidiki.
Selain itu, Henry juga menyoroti laporan sejumlah pihak yang mengaku telah menyetorkan dana dalam jumlah besar melalui skema Platinum Membership. Menurut informasi yang diterima CWIG, terdapat korban yang disebut menyetor dana hingga mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat, namun fasilitas yang dijanjikan belum terealisasi hingga kini.
“Fakta-fakta awal ini harus diuji secara hukum melalui penelusuran aliran dana yang komprehensif. Ini penting untuk memastikan kejelasan posisi dana serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat,” kata Henry.
Di sisi lain, pihak BAT Bank sebelumnya telah membantah berbagai tudingan yang dialamatkan kepada perusahaan. Kuasa hukum PT BAT Instrumen Bank Internasional, Rivai Zakaria Yahya, menyatakan bahwa tuduhan perusahaan beroperasi tanpa izin maupun dugaan pelanggaran lainnya merupakan bentuk pencemaran nama baik yang akan ditempuh melalui jalur hukum.
Menurut Rivai, hubungan hukum yang terjadi dengan sejumlah pihak bermula dari keikutsertaan dalam program keanggotaan perusahaan yang disertai proses administrasi dan transaksi bisnis tertentu. Ia menegaskan bahwa perusahaan siap mengembalikan dana keanggotaan apabila terdapat permohonan resmi pembatalan sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, nama Achmad Nur Sulaiman yang juga dikenal dengan sejumlah identitas lain seperti Datuk Sulaiman dan Dato Abdul Rahim Salim turut menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai tuduhan dari sejumlah pihak di media sosial maupun laporan hukum di Indonesia. Beberapa pihak mengklaim mengalami kerugian dalam jumlah besar terkait kerja sama bisnis dan fasilitas keuangan yang dijanjikan perusahaan.
Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. CWIG meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan transparan agar seluruh fakta dapat terungkap serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengaku menjadi korban.
“Semua pihak harus ditempatkan sama di hadapan hukum. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup yang mengarah pada keterkaitan pihak tertentu, maka proses hukum wajib dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Korban dan masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa perkara ini ditangani secara serius, transparan, dan akuntabel,” tutup Henry.
