Purwana Bagja, GH MarCom Bank BJB dan Gian Darma, Manajer Marketing Communication Divisi Corporate Secretary BJB saat melepas para atlet lari 3K. (Foto: Mwd, Beritabangsa.id)
Suarapantura.com - Nama Purwana Bagja alias Ipung kembali muncul dalam pusaran perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb).
Purwana bukan nama baru dalam penyidikan perkara tersebut. Ia tercatat sebagai Manajer Grup Marketing Komunikasi (Marcom) bank bjb, posisi yang membuatnya berada di salah satu lini yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi dan pemasaran perusahaan.
Pada Selasa, 15 September 2026, Purwana kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini ia diperiksa bersama dua pejabat bank bjb lainnya, yakni Boy Panji Soedrajat dan Juniardi Swastria.
Pemeriksaan terhadap Purwana bukan yang pertama. Pada 14 April 2025, KPK juga telah memeriksanya sebagai saksi bersama Indra Maulana, Group Head Humas Divisi Corporate Secretary bank bjb. Saat itu, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021–2023.
Nama yang Berulang dalam Penyidikan
Posisi Purwana menjadi menarik karena perkara yang sedang diusut KPK berkaitan langsung dengan pengadaan jasa agensi iklan bank bjb.
KPK sebelumnya mengungkap bahwa bank bjb menyiapkan anggaran sekitar Rp409 miliar untuk penayangan iklan selama periode 2021–2023. Penyidik kemudian menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut dengan nilai kerugian negara yang dalam perkembangan penyidikan disebut mencapai sekitar Rp223,6 miliar.
Sejumlah pihak kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, Widi Hartoto, serta sejumlah pihak dari perusahaan agensi periklanan.
Namun, penting dicatat, Purwana Bagja belum disebut KPK sebagai tersangka dalam perkara ini. Pemeriksaan terhadap dirinya berstatus sebagai pemeriksaan saksi.
Di titik inilah posisi Purwana menjadi penting untuk dicermati. Sebagai pejabat yang menangani marketing komunikasi, keterangannya dapat membantu penyidik memetakan bagaimana kebutuhan komunikasi dan iklan bank bjb diterjemahkan menjadi kegiatan pengadaan.
Bukan Sekadar Urusan Iklan
Kasus ini pada akhirnya tidak lagi sekadar berbicara mengenai pemasangan iklan.
Nilai anggaran yang besar membuat proses pengadaan menjadi bagian penting dalam penyidikan. KPK perlu membongkar bagaimana kebutuhan iklan ditentukan, bagaimana perusahaan penyedia dipilih, bagaimana kontrak dijalankan, hingga bagaimana pembayaran dilakukan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap pejabat yang berada di lingkaran fungsi komunikasi dan pemasaran menjadi bagian dari upaya penyidik merangkai keseluruhan proses tersebut.
Untuk Purwana, pemeriksaan KPK menjadi episode penting dalam perjalanan profesionalnya di bank bjb. Ia kini harus memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai hal-hal yang diketahuinya berkaitan dengan perkara.
Sementara proses hukum terus berjalan, satu hal perlu ditegaskan: dipanggil dan diperiksa KPK sebagai saksi tidak otomatis berarti seseorang terlibat dalam tindak pidana. Penentuan seseorang sebagai tersangka membutuhkan bukti yang cukup sesuai proses hukum.
Kini, keterangan Purwana menjadi salah satu potongan informasi yang sedang diuji KPK dalam membongkar perkara pengadaan iklan bank bjb.
