Nama Warga Dipakai, Uang Tak Diterima, Siapa yang Menanggung Utangnya?

Suarapantura.com - Dalam perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023, ada kelompok yang selama ini berada di balik angka miliaran rupiah kerugian negara: warga yang identitasnya diduga digunakan sebagai debitur.

Mereka bukan sekadar nama di dalam berkas kredit.

Nama mereka tercatat sebagai peminjam.

Identitas mereka digunakan untuk mengajukan kredit.

Namun, menurut penyidik Kejati Jawa Timur, sebagian warga justru disebut tidak menerima dana KUR sebagaimana mestinya.

Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi sangat serius:

Kalau uangnya tidak diterima warga, siapa yang sebenarnya menanggung utang atas nama mereka?

Dijanjikan bansos, identitas justru dipakai untuk KUR

Kejati Jatim sebelumnya mengungkap modus pencarian calon debitur dengan cara meminjam identitas warga.

Dalam perkara yang melibatkan AM dan IIS, penyidik menyebut warga dicari dengan dalih nama mereka akan diusulkan menerima bantuan sosial.

Sebagai imbalan, warga disebut mendapatkan sekitar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu.

Namun identitas tersebut kemudian diduga digunakan untuk pengajuan KUR Mikro.

Masalahnya, menurut penyidik, warga yang identitasnya digunakan itu bukan petani dan tidak memiliki usaha produktif atau usaha yang layak menerima KUR.

Di sinilah persoalan mulai berubah.

Bagi warga, uang Rp200 ribu atau Rp250 ribu mungkin hanya terlihat sebagai imbalan sesaat.

Tetapi di belakangnya terdapat dokumen kredit.

Ada nama debitur.

Ada kewajiban pembayaran.

Ada rekening.

Ada transaksi.

Dan ada risiko hukum serta finansial yang jauh lebih besar daripada uang yang diterima di awal.

Warga hanya menjadi nama?

Keterangan Kejati menyebut setelah dokumen kredit ditandatangani, dana KUR yang cair tidak diserahkan kepada masyarakat.

Dalam perkara yang diungkap penyidik, buku tabungan dan kartu ATM justru disebut dikuasai pihak lain.

Dana kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi maupun menutup kewajiban kredit sebelumnya.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka posisi warga menjadi sangat problematis.

Secara administratif:

nama warga = debitur.

Tetapi secara faktual:

uang diduga dikuasai pihak lain.

Di sinilah satu pertanyaan besar harus dijawab:

Apakah warga benar-benar memahami bahwa namanya telah menjadi bagian dari sebuah perjanjian kredit?

Sebab memegang KTP atau memberikan data pribadi untuk alasan tertentu tidak otomatis berarti seseorang memahami seluruh konsekuensi ketika identitas tersebut berubah menjadi dasar pencairan pinjaman.

Rp200 ribu berhadapan dengan kewajiban puluhan juta

Dalam pengungkapan Kejati Jatim, warga disebut diberi imbalan sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu.

Sementara pada salah satu kelompok perkara terbaru, PT Ternak Maharani memiliki 98 debitur dengan pencairan sekitar Rp4,25 miliar.

PT Berlian memiliki 37 debitur dengan pencairan sekitar Rp1,89 miliar.

Totalnya mencapai 135 debitur dengan sekitar Rp6,14 miliar dana yang dicairkan.

Angka tersebut memperlihatkan jurang yang sangat besar.

Di satu sisi, warga disebut menerima imbalan ratusan ribu rupiah.

Di sisi lain, nama mereka digunakan dalam transaksi kredit bernilai puluhan juta rupiah per debitur.

Pertanyaannya:

Apakah mereka mengetahui nilai kredit yang diajukan atas namanya?

Apakah mereka mengetahui berapa cicilannya?

Apakah mereka mengetahui berapa lama masa kreditnya?

Dan apakah mereka pernah menerima dana yang tercatat sebagai pinjaman tersebut?

Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk mengetahui posisi sebenarnya dari para warga dalam perkara ini.

Ketika ATM berpindah tangan

Kartu ATM menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara.

Dalam pengungkapan Kejati, setelah dokumen kredit ditandatangani, buku tabungan dan kartu ATM disebut dikuasai pihak lain. Pada perkara HN, Kejati juga mengungkap dugaan bahwa ATM dan buku tabungan debitur dikuasai tersangka setelah pencairan.

Secara sederhana, rekening mungkin tetap atas nama warga.

Tetapi jika kartu ATM dan akses transaksi berada pada pihak lain, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting:

Siapa yang menarik uang?

Kapan uang ditarik?

Berapa jumlahnya?

Di mana transaksi dilakukan?

Untuk apa uang tersebut digunakan?

Dan yang paling penting:

Apakah pemilik nama mengetahui seluruh transaksi tersebut?

Pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui mutasi rekening, bukti transaksi, pemeriksaan saksi, serta alat bukti lain yang dimiliki penyidik.

Risiko terbesar justru bisa berada di belakang nama warga

Kasus seperti ini tidak berhenti pada persoalan siapa menerima uang.

Ada risiko lain yang harus diperiksa.

Jika seseorang tercatat sebagai debitur, maka secara administratif namanya melekat pada fasilitas kredit tersebut.

Karena itu perlu diperjelas bagaimana status masing-masing warga dalam dokumen kredit:

• Apakah mereka benar-benar mengajukan KUR?

• Apakah mereka mengetahui nilai pinjaman?

• Apakah mereka menandatangani perjanjian kredit?

• Apakah mereka memahami isi dokumen?

• Apakah dana masuk ke rekening mereka?

• Siapa yang memegang ATM?

• Siapa yang melakukan penarikan?

• Apakah warga pernah menerima cicilan atau keuntungan dari dana tersebut?

• Dan bagaimana status kewajiban kredit mereka setelah perkara terbongkar?

Ini bukan sekadar persoalan administrasi.

Ini menyangkut nama, rekening, kewajiban dan masa depan keuangan warga.

Jangan sampai warga hanya menjadi “debitur di atas kertas”

Inilah titik yang perlu mendapat perhatian.

Program KUR pada dasarnya ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan.

Namun dalam perkara Jember, penyidik justru mengungkap dugaan penggunaan identitas warga yang tidak memenuhi kriteria penerima KUR.

Jika nantinya terbukti bahwa warga hanya dijadikan nama untuk memperoleh pencairan, maka posisi mereka patut diperiksa secara menyeluruh.

Sebab masyarakat yang identitasnya digunakan belum tentu merupakan pihak yang menikmati manfaat utama dari dana tersebut.

Mereka bisa saja hanya menjadi debitur di atas kertas.

Nama digunakan.

Dokumen ditandatangani.

Kredit dicairkan.

Tetapi uang bergerak ke pihak lain.

Siapa yang pertama kali menawarkan?

Untuk membongkar perkara ini secara utuh, penyidik juga perlu melihat titik awal hubungan antara warga dan pihak yang menawarkan imbalan.

Siapa yang datang?

Siapa yang meminta KTP?

Siapa yang mengatakan bahwa identitas akan digunakan untuk bansos?

Siapa yang mengumpulkan dokumen?

Siapa yang mengarahkan warga menandatangani berkas?

Siapa yang membawa mereka ke proses perbankan?

Dan setelah kredit cair, siapa yang mengambil buku tabungan serta ATM?

Rangkaian tersebut penting karena memperlihatkan bagaimana identitas warga berubah menjadi instrumen pencairan kredit.

Bagaimana bank memandang nama debitur?

Di sisi lain, perkara ini juga menghadirkan pertanyaan tentang proses verifikasi.

Kejati Jatim menyebut kelengkapan dokumen persyaratan pada perkara yang telah diungkap tidak diverifikasi dengan benar. Penyidik juga menyebut adanya dugaan arahan dan tekanan kepada sejumlah pihak internal agar proses permohonan KUR dipercepat meski tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Karena itu, pemeriksaan terhadap warga menjadi penting.

Apakah petugas bank bertemu langsung dengan calon debitur?

Apakah usaha mereka benar-benar diperiksa?

Apakah mereka memahami tujuan pengajuan kredit?

Apakah nominal kredit dijelaskan?

Apakah mereka mengetahui kewajiban cicilan?

Dan apakah ada konfirmasi independen sebelum kredit dicairkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting untuk menguji seberapa kuat proses due diligence dalam perkara ini.

BNI menyebut kasus bermula dari temuan internal

BNI menyatakan kasus Jember bermula dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

BNI menyebut laporan tersebut disampaikan sejak 2024 dan mengatakan telah melakukan pemeriksaan internal serta mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan. BNI juga menegaskan prinsip zero tolerance terhadap fraud.

Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam perkara.

Namun dari sudut pandang warga, ada pertanyaan yang tidak kalah penting:

Bagaimana nasib warga yang namanya terlanjur digunakan?

Apakah seluruh status kredit mereka telah diperiksa?

Apakah mereka mengetahui adanya fasilitas kredit atas nama mereka?

Apakah mereka harus menghadapi penagihan?

Apakah status kredit mereka berdampak pada akses pembiayaan di masa depan?

Dan jika terbukti mereka hanya menjadi korban pencatutan identitas, bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

Jangan sampai korban berubah menjadi pihak yang menanggung akibat

Perkara ini pada akhirnya tidak hanya bicara soal Rp41,48 miliar kerugian negara.

Ada manusia di balik setiap nama debitur.

Ada warga yang KTP-nya digunakan.

Ada rekening yang dibuat atau digunakan.

Ada tanda tangan.

Ada dokumen.

Dan ada konsekuensi yang mungkin terus melekat setelah perkara pidana selesai.

Karena itu, penyidikan tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan:

Siapa yang mengambil uang?

Tetapi juga:

Siapa saja warga yang identitasnya digunakan, apakah mereka memahami dokumen yang ditandatangani, apakah mereka menerima manfaat dana, dan bagaimana status kewajiban mereka sekarang?

Itulah bagian perkara yang sangat penting untuk dibuka secara terang.

Pertanyaan besar untuk dibuktikan

Dari sisi kepentingan publik, setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan dalam proses penyidikan:

1. Berapa jumlah warga yang identitasnya diduga digunakan?

2. Berapa warga yang mengaku tidak pernah menerima dana KUR?

3. Berapa nominal kredit yang tercatat atas masing-masing nama?

4. Siapa yang menyerahkan dokumen warga kepada pihak pengusul?

5. Siapa yang mendampingi warga saat penandatanganan?

6. Siapa yang memegang buku tabungan dan ATM setelah pencairan?

7. Siapa yang melakukan transaksi dari rekening tersebut?

8. Apakah warga mengetahui nilai kredit sebenarnya?

9. Bagaimana status kredit warga setelah perkara terbongkar?

10. Apakah ada mekanisme untuk memastikan warga yang tidak menikmati dana tidak menjadi pihak yang menanggung akibat dari dugaan penyimpangan?

Pertanyaan terakhir sangat penting.

Sebab nama warga bukan sekadar angka dalam daftar debitur.

Nama boleh dipinjam, tetapi risikonya tidak boleh dialihkan

Perkara KUR Jember memperlihatkan betapa berbahayanya ketika identitas masyarakat digunakan dalam proses pembiayaan yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Imbalan ratusan ribu rupiah bisa berhadapan dengan transaksi kredit puluhan juta rupiah.

KTP yang awalnya diberikan dengan alasan bantuan sosial bisa berubah menjadi bagian dari dokumen pinjaman.

Dan nama yang semula hanya diminta untuk “membantu” dapat tercatat sebagai debitur.

Jika seluruh dugaan tersebut nantinya terbukti, maka persoalannya bukan hanya ke mana uang KUR mengalir.

Tetapi juga:

siapa yang harus membersihkan nama warga, siapa yang bertanggung jawab atas status kredit mereka, dan bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi korban untuk kedua kalinya?

Itu adalah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka dalam proses hukum perkara KUR BNI Jember.

Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.