Kata Mukhamad Misbakhun, IHT adalah Industri Kuat yang Tak Punya Roadmap
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada webinar nasional yang digelar Unjani

45 artikel dengan tag โmukhamad misbakhunโ
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada webinar nasional yang digelar Unjani


Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menggelar sosialisasi empat pilar di Kota Pasuruan pada Jumat 15 April 2022
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus meninggal hari ini Minggu 27 Maret 2022 karena serangan jantung sekita pukul 01.30 WIB


Mukhamad Misbakhun mengatakan para korban investasi ilegal mudah terbujuk iming-iming karena kurang pengetahuan
Ibunda dari Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun, Hajah Sawalin meninggal dunia pada Senin 7 Maret 2022 pukul 05.07 WIB.


Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengadakan reses di Pausruan dengan mensosialisasikan Quick Response Indonesia Standar (QRIS)
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun melaksanakan reses di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo pada Jumat 25 Februari 2022


Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah melakukan pemulihan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PArtai Golkar Mukhamad Misbakhun menyinggung RPJMN yang diskriminatif pada sektor pertembakauan


Mukhamad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI mengatakan ada konglomerasi dibalik bisnis Fintech (Financial Technology)
Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun memberikan pemaparan pada sosialisasi UU HPP di Surabaya pada Kamis 20 Januari 2022


Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah tak usik dunia usaha dengan revsi target pajak.
Kenaikan cukai rokok termasuk pada SKT (Sigaret Kretek Tangan) tahun 2022 ini direncanakan akan dinaikan, dan tertuang dalam PMK Nomor 192


Mukhammad Misbakhun anggota Komisi XI DPR RI mengajak konstituennya di Kabupaten Pasuruan menyukseskan program vaksinasi Covid-19
Produk asuransi Unit Link diusulkan untuk dimoratorium, hal ini menyusul banyaknya pengaduan terbuka dari masyarakat yang masuk ke DPR RI
