Kementerian Ramai Kritisi Polemik RPP Kesehatan terkait Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan terkait Pengaturan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dinilai merugikan ekosistem tembakau

26 artikel dengan tag โtembakauโ
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan terkait Pengaturan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dinilai merugikan ekosistem tembakau


Pengusaha rokok meminta Presiden Joko Widodo untuk memisahkan pembahasan RPP Produk Tembakau dari UU Kesehatan karena merugikan IHT
Prof Hikmahanto Juwana memberikan pendapat tentan RPP yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau


RPP tentang tembakau ditolak beberapa pihak termasuk oleh Komunitas Kretek karena dianggap memberatkan industri kretek nasional
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak RPP yang sedang disusun pemerintah terkait pengamanan zat adiktif yang berupa tembakau


RUU Kesehatan pada Pasal 154 dinilai diskriminatif karena menyamakan rokok dengan narkoba. Hal tersebut diungkap Direktur P3M Sarmidi Husna
Berbagai pihak menolak rencana pemerintah merevisi PP 109 Tahun 2012 melalui Kepres No 25 Tahun 2022


Rois Syuriyah PBNU menolak keras rencana pemerintah merevisi PP 109 Tahun 2012 yang tertuang dalam Kepres No 25 Tahun 2022
PBNU melalu Rois Syuriyah KH M Azizi Chasbulloh menegaskan menolak revisi PP 109 Tahun 2012 yang direncanakan oleh pemerintah


Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengungkapkan penolakan terhadap revisi PP 109 Tahun 2012 yang tertuang dalam Kepres 25 Tahun 2022
KKN Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Posko 49 mengunjungi UMKM pengolah tembaau dari daun Talas di Desa Butuh, Tengaran, Semarang


Anggota Komisi XI DPR RI Mukahamad Misbakhun berkomitmen memperjuangkan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT)
Sejumalah stakeholder dorong adanya roadmap IHT yang berkeadilan, salah satunya Prof. Candra Fajri Ananda


ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar mengatakan, IHT selama ini dikoyak-koyak melalui berbagai kebijakan yang merugikan IHT
Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan DBHCHT Kota Pasuruan tahun 2022 Rp21 miliar naik dari 2021 Rp17 miliar
