Hujan dan Banjir Kota Tegal, Periode Ulang Semakin Singkat?

Oleh: Abdullah Sungkar, M.T

(Peminat Urban Design Study (Studi Perancangan Kota), alumni Magister Teknik Arsitektur UNDIP)

SuaraPantura.com - Data hujan Kota Tegal menunjukkan jumlah hari hujan dalam satu tahun 140 hari hujan dengan total curah hujan 2000 mm. Artinya dalam satu tahun air hujan yang membasahi kota Tegal kurang lebih 68 juta m³. Bila dibagi rata luas kota Tegal, maka kita tergenang setinggi 2,2 cm/hari hujan.

Jangan bayangkan jika turun dalam sehari hujan untuk hujan satu tahun, karena kota Tegal akan berada 3 meter di bawah air. Bersyukurlah Allah SWT menciptakan lembah Kali Gung, Kemiri, dan Kali Gangsa yang mendorong air ke laut, dan air yang turun dibagi dalam 140 hari hujan. 68 juta m³ air hujan per tahun juga merupakan pembilas yang membersihkan racun di darat dan sungai, sebagian tetap tinggal sebagai air tanah bagi sumur kita dan mahluk flora-fauna.

Masih mengeluh karena hujan sehari? Atau ingin dicurahkan total 68 juta meter kubik air dalam satu hari hujan? Dan ini belum termasuk air kiriman runoff dari hulu di selatan Kota Tegal. Bersyukurlah atas rahmat Allah SWT. Dan sambil terus belajar hidup bersama air agar menjadi sahabat dan manfaat.

Hujan dan sistem drainase jarang dibicarakan di musim kemarau, biasanya pada musim penghujan baru mulai banyak dibicarakan dan kadang dipersoalkan pula. Hujan sendiri adalah siklus tropis yang tiap tahun terjadi, tapi manajemen air yang mengalir, menggenangi, atau bahkan membanjiri wilayah tertentu dalam lintasan musimnya memiliki aspek sosial, ekonomi, dan tentu saja teknis.

Aspek sosial menyangkut perilaku manusia terhadap lingkungannya, seperti kontribusi aktifitas manusia pada pemanasan global dan kerusakan lingkungan pada kawasan huniannya. Sedangkan aspek ekonomi tentu menyangkut kendala mobilitas orang dan barang yang terhambat hujan, banjir, atau longsor.

Pada umumnya publik kurang tertarik pada aspek sosial-ekonomi hujan dan pengaruhnya pada aktifitas manusia. Mereka lebih tertarik pada aspek tekniknya. Mengapa? Pertama, penanggulangan banjir sudah terlanjur ditandai sebagai aktifitas tunggal pemerintah atau pemerintah daerah. Kedua,  karena ditandai sebagai aktifitas tunggal pemerintah, maka muatan politiknya menjadi sangat tinggi.

Ketika sebuah desa atau kelurahan dilanda banjir setelah diguyur hujan, maka tiada lain penduduknya akan melihat apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerahnya. Secara nasional aspek politik ini akan mudah dikenali di DKI Jakarta.

Per defenisi, A flood may be defined as an overflow coming from some river...Whenever the water overflows the banks of the river (Garg, 2000, p 329). Artinya, banjir terjadi ketika air sungai meluap melimpasi puncak tanggulnya. Atau tanggul sungai yang runtuh akibat tingginya voleme air yang terakumulasi dari daerah aliran sungai atau tangkapan air pada wilayah tertentu. Kota Tegal memiliki potensi banjir ini di wilayah Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Margadana.

Biasanya pada hilir wilayah layanan bendung Lumingser dan Sidakaton dalam wilayah administrasi Kabupaten Tegal. Ada sungai Gangsa dan Kemiri yang berpengaruh pada bagian kota ini. Polder Bayeman yang dibangun Pemerintah Kota Tegal mungkin bisa mempercepat aliran genangan akibat banjir dari tiga hari menjadi hanya 24 jam untuk kemudian surut. Tapi banjir masih tetap terjadi.

Beberapa tempat ditandai sebagai daerah langganan banjir, antara lain wilayah cakupan sistem drainase Kali Sibelis dan sistem drainase Kali Gung Lama. Penggunaan kata langganan yang dirangkai dengan kata banjir menandakan bahwa banjir selalu datang pada tempat tertentu seperti pelanggan rumah makan yang cocok dengan menunya.

Banjir selalu datang di musim penghujan karena daerah tersebut cocok didatangi banjir, misal tanpa saluran air yang memadai, topografi yang cekung (sag), hilangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, dan penutup tanah yang tak tembus air.

Hujan dengan intensitas sedang dengan durasi yang lumayan panjang saja sudah dapat dijadikan alat duga datangnya banjir. Wajar jika warga kota merasa was-was begitu memasuki musim penghujan. Sebetulnya istilah banjir agak rancu dengan genangan, banjir yang terjadi di Kecamatan Margadana pada tahun 2002, tentu beda dengan genangan air hujan di Kelurahan Kraton.

Dadalnya tanggul Kali Kemiri atau Kali Gangsa dan kiriman limpasan air hujan dari wilayah Kabupaten Tegal menyebabkan pergerakan air dengan kecepatan relatif tinggi sehingga mampu menutup wilayah yang cukup luas dengan ketinggian air mencapai satu meter atau lebih.

Fenomena ini lebih tepat disebut banjir atau dalam istilah teknik drainase disebut water storm. Sedangkan yang terjadi di Kelurahan Kraton dan Tegalsari lebih tepat disebut genangan atau flood. Bagi masyarakat terdampak tentu tidak mau tahu dengan perbedaan istilah itu, mau banjir mau genangan, sama saja rumahnya tetap terendam air berhari-hari.

Genangan di pesisir seperti Kelurahan Muarareja, Tegalsari, dan Panggung beda lagi fenomenanya, bahkan musim kemaraupun rumah warga tergenang air. Air pasang dari laut langsung masuk ke daratan karena saluran yang ada tidak mampu menampung atau bahkan belum ada saluran sama sekali, masyarakat menyebut fenomena ini dengan sebutan rob.

Banjir, genangan, dan rob menimbulkan masalah lingkungan yang harus segera ditanggulangi karena dampak ekonomi dan sosialnya sangat dirasakan masyarakat Kota Tegal pada daerah terdampak. Kota Tegal sebagai kota pesisir tentu harus mampu hidup bersama air laut dan air hujan yang tidak mudah terdorong ke laut karena rendahnya kemiringan lahan.

Masalahnya adalah bagaimana kebijakan dan rekayasa pengelolaan air Pemerintah Kota Tegal mampu mengurangi, jika tidak mungkin menghilangkan, genangan yang terjadi akibat limpasan air hujan dan pasang air laut.

Beberapa kebijakan yang dapat diambil antara lain, menetapkan daerah tangkapan dan resapan air, pengendalian alih fungsi lahan basah menjadi lahan kering, alokasi lahan untuk menampung air hujan dan limbah rumah tangga, serta penyusunan master plan drainase banjir.

Implementasi kebijakan yang hanya berdasarkan pada kajian teknik drainase semata memerlukan sumber dana yang besar untuk membiayainya, dan belum tentu menyelesaikan masalah.

Newman dan Jennings (2008) menyarankan perlunya perancangan kota yang sensitif air guna menuju kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Istilah yang digunakan adalah water sensitive urban design, sebuah metode pendekatan perencanaan dan perancangan kota yang digabungkan dengan manajemen sumber daya air serta lingkungan hidup dalam setiap proses perencanaan sesuai skala dan horizon waktu yang tersedia.

Kata sensitif mengacu pada kesatuan bentuk keprihatinan terhadap pengelolaan air oleh elemen-elemen pemerintahan dan masyarakat yang kadang saling berbeda sudut pandang. Guna mengelola banjir dan kebutuhan air diperkotaan, maka perlu disusun rangka kerja kebijakan perencanaan dan petunjuk pelaksanaannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah neraca air, konservasi air, kualitas air, dan lingkungan sosial masyarakat yang berhubungan dengan air. Perhitungan routing limpasan air hujan dan masuknya ke sungai atau saluran dan badan air lainnya berhubungan dengan keseimbangan air. Konservasi air diperlukan untuk menjamin kebasahan tanah saat musim kemarau, polder, kolam retensi, dan sumur-sumur resapan merupakan bagian dari upaya konservasi air tanah.

Tak kalah penting adalah pengendalian eksploitasi air tanah untuk kepentingan industri yang berpotensi menurunkan permukaan tanah diperkotaan. Kualitas air yang terkontaminasi limbah industri dan limbah domestic harus tetap dipantau. Mobilitas sosial jelas akan terganggu pada bagian wilayah kota yang tergenang.

Untuk mengelola banjir dan genangan diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang penyebabnya. Secara alami banjir dan genangan disebabkan oleh pengaruh geofisik tanah, kapasitas sungai, pengaruh air pasang, penurunan tanah dan rob, dan kerusakan infrastruktur pengendali banjir akibat bencana alam.

Sedangkan banjir dan genangan akibat ulah manusia sendiri disebabkan antara lain oleh perubahan tata-guna lahan di daerah aliran sungai, pembuangan sampah, kawasan kumuh di bantaran sungai atau saluran, perencanaan system pengendalian banjir dan genangan yang tidak tepat, dan tidak adanya sistem drainase lahan (Kodoatie, 2013).

Untuk kota Tegal sendiri belum terukur ada atau tidak adanya fenomena penurunan tanah, sehingga dalam desain sistem drainase belum dimasukkan variable perbedaan elevasi akibat penurunan tanah.

Routing limpasan dan intensitas hujan lima tahunan yang digunakan menghasilkan angka-angka debit sungai atau saluran dan banjir yang akan tejadi jika tidak tersedia infrastruktur pengendali banjir. Desain untuk pengendalian banjir pada sistem Sibelis dan sistem Gung Lama berkesimpulan perlunya kolam retensi dengan kapasitas sesuai hasil routing untuk kemudian dipindahkan/disalurkan secara mekanik melalui sistem pemompaan ke badan sungai Sibelis dan Gung Lama.

Dari hulu ketika memasuki batas kota Tegal debit Kali Sibelis 6,31 meter kubik per detik, tetapi setelah terbebani oleh saluran drainase dari berbagai wilayah pada daerah alirannya, maka Sibelis mencapai muara dengan debit 12,657 meter kubik per detik, atau dua kali lipat debit normalnya.

Kelebihan debit aliran inilah yang akan disalurkan ke badan air buatan berupa retading pond/basin atau kolam retensi. Perbedaannya dengan polder adalah bahwa kolam ini hanya menampung air sementara untuk dialirkan kembali ke sungai di dekatnya.

Melihat angka-angka debit ini maka peninggian elevasi badan jalan dengan berbagai dampak ikutannya tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Peninggian elevasi badan jalan atas nama proyek Penanggulagan Bencana Alam milyaran rupiah terbukti tidak efektif dan tetap dilimpasi air hujan dan air pasang atau rob.

Apabila penanganan dari hulu saja sudah dan akan terus menelan biaya besar, belum lagi menyelesaikan masalah rob akibat air pasang yang datang dari laut. Data pasang tertinggi menyebabkan muka air laut tertinggi mencapai 1,1 meter. Dengan desain elevasi kedalaman saluran yang ada hanya efektif 0,6 meter, maka dengan mudah air laut masuk ke daratan Kota Tegal.

Sering terdengar usulan agar saluran diperdalam, ini akan berakibat lebih mendorong air laut masuk ke daratan. Dimensi saluran bisa diperbesar pada sisi horizontal atau diperlebar, ini berarti memerlukan biaya pembebasan lahan. Solusi yang ditawarkan dalam desain sistem drainase adalah kombinasi kolam retensi (retarding basin), konstruksi pintu air otomatis di muara, dan dinding pantai (sea wall). Selesai? Belum, masih ada kendala biaya.***