Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

3 Modus Politisi Maling Uang Rakyat

Desky Danuaji•
Warung Pojok

SuaraPantura.com - Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas menjelaskan kemungkinan partai politik menjadi persemaian bibit Maling uang rakyat.

Ia menjelaskan ada 3 Modus Politisi Maling uang Rakyat.

Pertama, Keserakahan. Modus ini untuk kepentingan pribadi, gaya hidup hedonisme. Menjadi politisi tak jarang merubah pola hidup seseorang.

Dari Rekening Dormant BNI Rp204 Miliar hingga Pembunuhan Kacab BRI, Jejak Sindikat Candy dan Dwi
Baca Juga · Warung Pojok
Dari Rekening Dormant BNI Rp204 Miliar hingga Pembunuhan Kacab BRI, Jejak Sindikat Candy dan Dwi

Mereka yang tadinya biasa saja mendadak jadi hedonis saat menjabat. SK jabatan jadi jaminan hutang di Bank, gaya hidup meningkat, gaji dipotong hutang, akhirnya mencari-cari uang lain dengan cara maling.

Modus kedua, upaya balik modal kampanye. Modus maling ini terjadi karena mahalnya biaya kampanye dalam sistem demokrasi di Negeri ini. Partai sudah tidak lagi mengedepankan kualitas kader, namun lebih mengedepankan isi kantongnya agar bisa menang pemilu.

Corporate Secretary BNI, Kekayaan Okki Rushartomo Melonjak, Ini Rinciannya
Baca Juga · Warung Pojok
Corporate Secretary BNI, Kekayaan Okki Rushartomo Melonjak, Ini Rinciannya

Setelah menang pemilu tentu saja mereka akan memburu biaya balik modal kampanye. Tak hanya midal kampanye, mereka pun akhirnya memburu keuntungan dengan serakah.

Modus ketiga adalah Modus maling uang rakyat untuk mengisi pundi pundi partai politik.

MAXstream Dikeluhkan Pengguna, Folaplay dan TVRI Jadi Solusi Nonton Piala Dunia 2026
Baca Juga · Warung Pojok
MAXstream Dikeluhkan Pengguna, Folaplay dan TVRI Jadi Solusi Nonton Piala Dunia 2026

Modus untuk mengisi pundi-pundi partai itu akibat dari problem sistem pendanaan partai yang tak transparan mulai dari tahap pemasukan hingga pengeluaran.

Sumber pemasukan partai, (selain dari APBN/APBD yang tak signifikan dibandingkan kebutuhan operasional dan kampanye), adalah mengandalkan sumbangan pengusaha, secara legal maupun 'ilegal'. Juga setoran kader dan pengurus yang menjadi pejabat publik, seperti anggota DPR. Hal inilah mendorong terjadinya maling anggaran.

***

 

Tags:
#partai politik#politisi#maling uang rakyat
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…