SuaraPantura.com - Dalam satu kesempatan, tim Suarapantura.com berkesempatan menyusuri jejak-jejak kemiskinan yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang.
Seperti diketahui, Kabupaten Pemalang masuk lima daerah di Jawa Tengah dengan predikat miskin ekstrem.
Pada tahun 2020, BPS merilis jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Pemalang sebesar 209.003 jiwa atau setara dengan 16,02 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Pemalang.
Mayoritas penduduk Kabupaten Pemalang merupakan petani. Dengan kondisi tanah subur dan hasil panen yang cukup melimpah, kenapa para petani tetap miskin?
Terjebak Hutang Tengkulak
Tim Suarapantura.com mencoba masuk di salah satu desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang mayoritas penduduknya merupakan petani.
Dari pengamatan tim Suarapantura.com yang mencola melakukan pantauan lapangan, menemukan fakta yang mengejutkan.
Rupanya selama ini para petani terjebak hutang kepada oknum tengkulak sehingga hasil panennya selalu dipotong nilai hutang dengan metode perhitungan yang dianggap tidak fair.
Hutang para petani bisa berupa bibit, pupuk maupun uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu masa panen.
Dari pengakuan petani, baik harga bibit maupun harga pupuk yang mereka pinjam, sudah dikenakan harga yang sangat tinggi dari harga pasar.
Namun karena terjebak kebutuhan dan kekurangan modal, para petani terpaksa tetap memilih berhutang bibit dan pupuk kepada tengkulak.
Belum lagi ketika masa panen tiba, petani diwajibkan menjual hasil taninya kepada tengkulang tersebut dengan harga rendah.
Bahkan setelah dipotong hutang tak jarang para petani malah bukannya untung namun masih meninggalkan hutang sehingga harus mengulang pola yang sama sepanjang tahun.
Petani tersebut tak tahu kapan itu akan berakhir, sebab baik pemerintah maupun pengampu kebijakan belum melihat potensi penindasan itu.
"Tak pernah dibantu modal dari Pemerintah, kami menggantungkan diri dengan hutang kepada tengkulak" ungkap salah satu petani yang tak mau disebutkan namanya.
Pola penindasan oknum tengkulak ini jika terus dibiarkan akan memperpanjang kesengsaraan dan kemiskinan petani.
Pemerintah harus hadir secara progresif membasmi praktek-praktek picik para oknum tengkulak dengan memberikan bantuan permodalan berupa bibit maupun pupuk secara adil.
Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya koperasi-koperasi Unit desa yang memiliki kemampuan beli hasil panen petani dengan harga yang baik.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) juga mustinya bisa diberdayakan untuk melakukan aktifitas itu.
Membantu petani terentas dari jerat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang.
Sebab kemiskinan petani tipe ini adalah struktural, bukan alamiah.
Kemiskinan hadir secara masif melalui jerak penindasan oknum tengkulak secara struktural.
Pemerintah, Segeralah Bergerak!
Salam Hangat,
Redaksi.
***
