SuaraPantura.com - Indonesia menghadapi fenomena sosial langka di tahun ini.
Bagaimana tidak, negeri yang kaya raya penghasil sawit terbesar justru harus mengalami kelangkaan minyak sawit itu sendiri.
Ada beberapa kemungkinan yang membuat kondisi ini terjadi.
Pertama, produksi ditimbun di dalam negeri untuk memainkan harga. Setelah harga naik maka barang timbunan itu akan perlahan dikeluarkan.
Kedua, produk minyak sawit dijual brutal ke luar negeri lewat cukong-cukong hingga mengabaikan kebutuhan dalam negeri.
Kedua kemungkinan itu sama-sama ditopang oleh karakter busuk para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.
Dan yang paling aneh adalah ketidakmampuan dan ketidakhadiran pemerintah sebagai problem solver atau penyelesai masalah.
Pemerintah nampaknya gagu dalam menangani persoalan kelangkaan minyak goreng itu sendiri.
Tidak aneh, sebab persoalan minyak goreng diduga banyak melibatkan para konglomerat negeri ini. Coba cek saja, hampir para konglomerat Negeri ini rata-rata adalah pemain sawit besar.
Dan untuk menutupi ketidakberdayaannya mengatur harga dan suplay sawit, Pemerintah membuat BLT minyak goreng.
Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 300 ribu ini rencananya penerima BLT akan diberikan untuk tiga bulan yang dibayarkan sekaligus.
Bantuan itu akan diberikan untuk 20,5 juta keluarga, termasuk dalam daftar penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan, serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.
Lantas bagaimana nasib pengrajin dan UMKM penggorengan Kerupuk?.
Pemerintah seperti abai dan membiarkan mereka sekarat tercekik harga minyak tinggi disertai bahan baku yang turut melambung.
Dilema dihadapi para pengrajin tersebut. Menaikkan harga secara spontan tentu akan banyak ditinghalkan pelanggan. Tetap pada harga lama tentu akan mengalami kerugian.
Ibarat buah dimalakama, dinaikkan omzet tumbang, tak dinaikkan usaha tumbang.
Pemerintah seperti gagal pikir dan lebih memilih menangani kasus minyak goreng ini dengan BLT.
Direktur center of economics and law studies (Celios) Bhima Yudhistira blak-blakan merespons kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ini.
Bhima Yudhistira menjelaskan itu seperti mekanisme pasar yang nantinya harga minyak akan menetap.
"Seakan pemerintah tidak ingin mengatur harga minyak goreng," kata Bhima Yudhistira.
Sementara di Kabupaten Tegal, Mahalnya harga minyak goreng membuat para pengrajin kerupuk banyak yang menghentikan aktifitas menggorengnya.
Selain itu, daya beli terhadap kerupuk mentah pun berkurang. Hal ini mengakibatkan omzet para pengrajin kerupuk turun drastis.
Seperti para pengrajin kerupuk di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Mereka mengeluhkan harga minyak yang kini mahal.
Salah satu pengrajin, Ilham menyebutkan bahwa akibat harga minyak goreng yang sangat mahal kini dirinya mengaku lebih banyak menghentikan aktifitas menggoreng dan memilih fokus membuat kerupuk mentah. Itupun dengan omzet yang turun drastis.
"Harga minyaknya masih mahal, kira kurangi aktifitas menggoreng dan fokus jual mentah, itupun penjualan lagi turun drastis," ungkap Ilham kepada Suarapantura.
Jika biasanya sebelum harga minyak goreng mahal dirinya bisa produksi 2 ton perhari, kini permintaan pasar berkurang dan produksi hanya separuhnya.
"Dulu kita bisa produksi 2 ton sehari. Kini separuhnya saja sulit." Jelas Ilham.
Ilham meminta pemerintah tegas pada para penimbun dan mafia minyak goreng dan segera turun tangan mengendalikan harga.
"Ya pemerintah harus tegas terhadap para penimbun dan mafia minyak goreng. Segera turun tangan agar harga kembali terkendali. Para pengusaha penggorengan juga diperhatikan biar mereka nyaman berwirausaha" harap ilham.
***
