SuaraPantura.com - Fenomena naiknya harga minyak goreng yang hampir 100 persen ini ditandai dengan drama kelangkaan minyak di berbagai wilayah.
Sangat miris, mengingat Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia namun antraian masyarakat yang ingin memperoleh minyak goreng sungguh memprihatinkan.
Banyak UMKM penggorengan kerupuk harus berhenti dan terancam gulung tikar karena tak mampu membeli minyak dengan harga yang mahal.
Selain itu, kelangkaan minyak juga menjadi penyebab usaha mereka terancam.
Pemerintah seperti abai dan membiarkan mereka sekarat tercekik harga minyak tinggi disertai bahan baku yang turut melambung.
Dilema dihadapi para pengrajin tersebut. Menaikkan harga secara spontan tentu akan banyak ditinghalkan pelanggan. Tetap pada harga lama tentu akan mengalami kerugian.
Ibarat buah simalakama, dinaikkan omzet tumbang, tak dinaikkan usaha tumbang.
Seperti para pengrajin kerupuk di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Mereka mengeluhkan harga minyak yang kini mahal.
Salah satu pengrajin, Ilham menyebutkan bahwa akibat harga minyak goreng yang sangat mahal kini dirinya mengaku lebih banyak menghentikan aktifitas menggoreng dan memilih fokus membuat kerupuk mentah. Itupun dengan omzet yang turun drastis.
"Harga minyaknya masih mahal, kira kurangi aktifitas menggoreng dan fokus jual mentah, itupun penjualan lagi turun drastis," ungkap Ilham kepada Suarapantura.
Jika biasanya sebelum harga minyak goreng mahal dirinya bisa produksi 2 ton perhari, kini permintaan pasar berkurang dan produksi hanya separuhnya.
"Dulu kita bisa produksi 2 ton sehari. Kini separuhnya saja sulit." Jelas Ilham.
Ilham meminta pemerintah tegas pada para penimbun dan mafia minyak goreng dan segera turun tangan mengendalikan harga.
"Ya pemerintah harus tegas terhadap para penimbun dan mafia minyak goreng. Segera turun tangan agar harga kembali terkendali. Para pengusaha penggorengan juga diperhatikan biar mereka nyaman berwirausaha" harap ilham.
Namun pandangan lain diungkap oleh ketua umum PB HMI Raihan Ariatama. Ia memuji kepemimpinan Presiden Jokowi usai ditemui pada 23 Maret 2022 lalu.
"Kami mendapatkan energi positif kepemimpinan beliau yang sangat luar biasa hari ini," kata Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), yang mewakili kelompok ini, dalam keterangan usai pertemuan pada hari itu.
Tak sejalan dengan pandangan PB HMI, kini kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) malah sudah menangkap kegelisahan Rakyat dan akan memperjuangkannya bersama kelompok lain dalam aksi kepung istana pada 11 April 2022.
BEM SI membawa 18 tuntutan antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Terhadap sikap ketua PB HMI, Pertanyaannya kemudian apakah Ketua PB HMI sudah lebih lamban membaca kesengsaraan Rakyat dan enggan berpanas panasan di jalanan untuk memperjuangkan kepentingan Rakyat?
Kita simak saja sambil ngopi usai tarawih.
***
