foto presiden dan wakil presiden. SUmber: Dok. Gerindra
Suarapantura.com - Koalisi besar pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum tentu menjamin soliditas politik hingga 2029. Di balik dukungan lintas partai dan akomodasi terhadap berbagai kelompok, tersimpan tantangan menyatukan kepentingan yang bisa semakin tajam ketika perebutan posisi dalam kontestasi berikutnya mulai diperhitungkan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai konsolidasi kekuatan politik masih menjadi pekerjaan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Agenda keberlanjutan yang diusung sejak Pilpres 2024, menurutnya, tidak otomatis membuat seluruh kelompok pendukung memiliki kepentingan yang sama.
Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dinilai membantu menopang pemerintahan. Namun, Prabowo tetap menghadapi kebutuhan untuk membangun kekuatan politik yang solid dan mandiri, termasuk membuka komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri serta kelompok-kelompok yang berada di luar barisan pendukungnya pada Pilpres 2024.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya,” ujar Arifki kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Persoalannya, semakin luas koalisi yang dirangkul, semakin banyak pula kepentingan yang harus diseimbangkan. Koalisi yang tampak kompak di pemerintahan belum tentu memiliki kesepakatan yang sama ketika menentukan arah politik menuju pemilu berikutnya.
Empat Poros Politik, Satu Pemerintahan
Arifki menyoroti empat poros yang menurutnya ikut mewarnai konfigurasi kekuatan politik di sekitar pemerintahan, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara.
Keempat poros itu merujuk pada jaringan politik yang diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, serta Prabowo Subianto. Masing-masing memiliki sejarah, jaringan, dan orientasi politik yang tidak selalu identik.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan mereka di sekitar satu pemerintahan tidak otomatis menghapus perbedaan kepentingan. Komunikasi antarelite dan pembagian posisi politik bisa membantu menjaga stabilitas, tetapi belum tentu cukup untuk memastikan kesamaan langkah dalam jangka panjang.
Menurut Arifki, akomodasi politik memang dapat menjadi instrumen untuk meredam gejolak dan memperluas dukungan. Namun, strategi tersebut juga membawa konsekuensi: pemerintah harus terus mengelola ekspektasi dan kepentingan kelompok-kelompok yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” katanya.
Kursi Cawapres Bisa Menjadi Titik Persaingan
Ujian yang lebih nyata, menurut Arifki, berpotensi muncul ketika kalkulasi Pemilu 2029 semakin menguat. Selama pemerintahan berjalan, partai-partai pendukung dapat bekerja bersama dalam agenda kebijakan. Namun, ketika pembicaraan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai, kepentingan elektoral masing-masing kelompok bisa bergerak ke arah berbeda.
Posisi calon wakil presiden menjadi salah satu titik yang berpotensi memunculkan persaingan karena hanya tersedia satu kursi dalam setiap pasangan calon. Sejumlah kelompok yang saat ini berada dalam satu barisan belum tentu mendukung figur yang sama untuk kontestasi mendatang.
“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan,” ujar Arifki.
Pandangan tersebut bukan berarti koalisi Prabowo-Gibran dipastikan pecah. Namun, pernyataan itu menyoroti persoalan mendasar dalam koalisi besar: bagaimana menjaga kerja sama ketika setiap partai dan poros politik juga memiliki agenda untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya.
Sampai saat ini, analisis mengenai potensi keretakan tersebut masih berupa proyeksi atas dinamika politik menuju 2029, bukan bukti bahwa perpecahan telah terjadi atau keputusan politik tertentu sudah diambil.
Prabowo Dihadapkan pada Ujian Konsolidasi
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi periode penting untuk melihat apakah akomodasi politik dapat berkembang menjadi kerja sama yang konsisten. Ukurannya bukan hanya banyaknya kelompok yang bergabung, tetapi juga kemampuan mereka mempertahankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah ketika kepentingan mulai berbeda.
Arifki mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak cukup dibangun melalui pembagian ruang kekuasaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa koalisi memiliki arah kebijakan yang jelas dan dukungan yang tidak semata-mata bergantung pada kepentingan jangka pendek.
“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan,” ujarnya.
Jika perbedaan kepentingan semakin menguat menjelang 2029, soliditas koalisi akan menghadapi ujian yang lebih berat. Sebaliknya, bila komunikasi dan kesepakatan politik tetap terjaga, koalisi besar masih memiliki ruang untuk bertahan.
Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan sekadar seberapa gemuk koalisi Prabowo-Gibran hari ini, melainkan apakah seluruh poros di dalamnya masih memiliki tujuan politik yang sama ketika kontestasi 2029 semakin dekat.
Sumber:
