Dua Tahun Prabowo-Gibran, Greenpeace Bentangkan Spanduk Menohok: “Apa Kerja Pemerintah?”

Suarapantura.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai kritik dari Greenpeace Indonesia terkait penanganan krisis iklim. Organisasi lingkungan itu menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), dengan membawa pesan yang langsung menyoroti dampak bencana dan tekanan biaya hidup masyarakat.

Dari atas Patung Selamat Datang, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar. Spanduk yang menghadap Istana Merdeka bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.

Sementara itu, spanduk yang menghadap ke selatan Bundaran HI memuat kalimat lebih tajam: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”

Pesan tersebut menjadi inti kritik Greenpeace terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Bagi organisasi itu, persoalan lingkungan bukan sekadar urusan hutan, emisi, atau cuaca ekstrem, melainkan juga menyangkut penghasilan pekerja, harga pangan, biaya transportasi, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. <Cite refs={["turn964338search0"]}/>

Greenpeace Soroti Bencana dan Beban Ekonomi Rakyat

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyatakan dampak krisis iklim semakin menekan kehidupan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.

Greenpeace menyoroti berbagai persoalan, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas dan sumber penghidupan warga.

Menurut Jeanny, dampak tersebut dapat memicu gangguan kesehatan, menekan pendapatan, menghambat pekerjaan, serta mendorong kenaikan harga pangan.

Greenpeace menilai situasi itu perlu dijawab dengan kebijakan yang lebih konkret. Sebab, ketika masyarakat harus menanggung dampak bencana sekaligus menghadapi kenaikan biaya hidup, upaya pemerintah mengatasi krisis iklim tidak cukup hanya dinilai dari pernyataan atau target kebijakan. <Cite refs={["turn964338search0"]}/>

Riset Greenpeace: Harga Pangan Paling Dirasakan

Dalam aksi tersebut, Greenpeace juga menyoroti hasil riset terbarunya berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.

Riset tersebut memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau Yogyakarta Raya.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan Greenpeace, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menyebut persoalan akses tempat tinggal dan biaya transportasi. <Cite refs={["turn964338search0"]}/>

Temuan itu memperlihatkan bahwa dampak iklim dapat menjalar hingga ke pengeluaran rumah tangga. Ketika cuaca ekstrem mengganggu pekerjaan atau distribusi kebutuhan pokok, masyarakat berpotensi menghadapi tekanan berlapis: pemasukan terganggu, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

Namun, angka tersebut merupakan hasil riset Greenpeace pada kelompok dan wilayah yang diteliti, bukan gambaran otomatis seluruh penduduk Indonesia.

Masyarakat Terpaksa Berhemat dan Mencari Penghasilan Tambahan

Riset Greenpeace juga mencatat berbagai strategi rumah tangga untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi.

Sebanyak 57,34 persen responden disebut memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Sebanyak 38,78 persen memilih menanam kebutuhan pokok di rumah dengan perkiraan penghematan Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, 56,79 persen mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pemasukan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan. <Cite refs={["turn964338search0"]}/>

Bagi Greenpeace, langkah-langkah tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi. Namun, kondisi itu sekaligus menjadi pengingat bahwa beban menghadapi perubahan iklim tidak seharusnya diletakkan pada rumah tangga semata.

Pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat menghadapi risiko iklim, menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar, serta melindungi kelompok pekerja yang penghasilannya rentan terhadap gangguan cuaca.

Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan, Siapa yang Menikmati?

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.

Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat di tengah tekanan biaya hidup dan dampak krisis iklim.

Greenpeace berpendapat bahwa indikator pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kondisi riil masyarakat, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, kepastian pekerjaan, dan perlindungan dari bencana.

Pandangan tersebut merupakan kritik Greenpeace terhadap arah pembangunan pemerintah. Untuk menilai kondisi ekonomi secara menyeluruh, angka pertumbuhan tetap perlu dibandingkan dengan data resmi mengenai inflasi, upah, kesempatan kerja, kemiskinan, dan daya beli masyarakat.

Dua Tahun Pemerintahan, Tuntutan Aksi Nyata Menguat

Aksi di Bundaran HI menempatkan persoalan iklim sebagai salah satu isu yang dinilai Greenpeace perlu mendapat perhatian lebih besar dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Organisasi tersebut mendorong kebijakan yang melindungi ketahanan pangan, mendukung pekerja, menjaga keterjangkauan biaya hidup, serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana dan cuaca ekstrem.

Melalui risetnya, Greenpeace juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait perlindungan lahan pertanian, sistem pangan, ketenagakerjaan, transportasi, dan hunian yang adaptif terhadap risiko iklim. <Cite refs={["turn964338search0","turn964338search3"]}/>

Bagi Greenpeace, ukuran keberhasilan penanganan krisis iklim bukan hanya komitmen yang diumumkan pemerintah, tetapi juga apakah kebijakan tersebut mampu melindungi kehidupan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi.

Dua spanduk yang dibentangkan di Bundaran HI menjadi pesan terbuka kepada pemerintah: ketika bencana dan tekanan biaya hidup menjadi kekhawatiran masyarakat, langkah nyata penanganan krisis iklim menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Sumber: Greenpeace Indonesia, siaran pers 20 Oktober 2026; Tempo.co.