Gibran Dihantam Putusan MA dan Desakan Pemakzulan, Akankah Dasco Kembali Turun Tangan Lewat Makan Siang?

Suarapantura.com - Makan siang sederhana terkadang menyimpan pesan politik yang jauh lebih besar daripada menu yang tersaji di atas meja. Itulah yang pernah menjadi perhatian publik ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Agustus 2025.

Saat itu, foto keduanya menikmati mi bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya menjadi bahan tafsir politik. Pertemuan tersebut dinilai bukan sekadar agenda makan bersama, tetapi juga simbol komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

Kini, lebih dari setahun berselang, situasi politik Gibran kembali menjadi sorotan. Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya memunculkan perdebatan baru. Bersamaan dengan itu, desakan agar Gibran dimakzulkan kembali mencuat dari sejumlah kelompok.

Di tengah situasi tersebut, nama Dasco kembali menarik perhatian. Akankah komunikasi politik seperti yang pernah terlihat pada Agustus 2025 kembali menjadi sorotan?

Putusan MA Menambah Tekanan Politik terhadap Gibran

Polemik terbaru bermula dari Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi pendidikan Gibran. Namun, konsekuensi hukum dan politiknya masih menjadi perdebatan.

Mahkamah Agung sempat dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai putusan tersebut pada 2 November 2026. Akan tetapi, agenda konferensi pers dibatalkan karena salinan lengkap putusan belum diterima sehingga penjelasan mengenai pertimbangan hukum majelis belum dapat disampaikan secara utuh.

Di sisi lain, kuasa hukum Gibran menyatakan putusan tersebut tidak otomatis memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara terpisah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara perselisihan hasil pemilu yang diperiksa saat itu.

Dengan demikian, pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak boleh langsung disamakan dengan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Persoalan tersebut memiliki ranah dan mekanisme hukum yang berbeda.

Desakan Pemakzulan Kembali Menjadi Perhatian

Persoalan hukum itu kini berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas.

Forum Purnawirawan TNI disebut kembali mendesak DPR dan MPR memproses pemakzulan Gibran. Desakan tersebut menambah perhatian terhadap posisi politik Wakil Presiden di tengah polemik putusan MA.

Meski demikian, desakan kelompok masyarakat atau organisasi tidak otomatis menjadi proses pemakzulan secara konstitusional.

Pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden memiliki tahapan tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, dengan persyaratan serta mekanisme yang tidak bisa dilewati hanya melalui tekanan politik.

Karena itu, penting membedakan antara desakan pemakzulan yang disuarakan kelompok tertentu dengan proses resmi yang telah berjalan di lembaga negara.

Namun, secara politik, munculnya desakan tersebut bersamaan dengan putusan MA membuat posisi Gibran kembali menjadi bahan pembicaraan.

Makan Siang Gibran-Dasco Pernah Dibaca sebagai Sinyal Politik

Untuk memahami mengapa nama Dasco kembali dikaitkan dengan situasi Gibran, publik bisa mengingat pertemuan keduanya pada 9 Agustus 2025.

Kala itu, Gibran mengunggah foto makan siang bersama Dasco melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya tampak duduk berhadapan di meja makan dengan menu mi bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya.

“Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulis Gibran.

Meski terlihat santai, pertemuan itu segera menjadi bahan pembacaan politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut momen tersebut sebagai makan siang plus-plus. Menurutnya, pertemuan itu berpotensi menjadi ruang pembicaraan mengenai kondisi politik dan program pemerintah.

“Publik melihatnya ini semacam makan siang plus-plus persisnya. Satu sisi hanya sebatas makan siang bersama, tapi sisi yang lainnya pastinya banyak hal yang dibicarakan, terutama soal kondisi politik terkini, salah satunya program populis pemerintah,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

Adi juga menilai pertemuan tersebut memiliki pesan simbolis karena Gibran mewakili eksekutif, sedangkan Dasco merupakan pimpinan DPR yang merepresentasikan legislatif.

“Apapun judulnya, Gibran adalah wapres mewakili unsur eksekutif. Dasco adalah pimpinan DPR merepresentasikan legislatif. Secara simbol ini menjadi penanda hubungan wapres (eksekutif) dan legislatif akur, isu soal pemakzulan wassalam,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga ditafsirkan sebagian pengamat sebagai sinyal bahwa hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terjaga, di tengah spekulasi mengenai dinamika hubungan keduanya.

Namun, Gibran sendiri ketika ditanya mengenai pertemuan tersebut menyebutnya sebagai hal biasa dalam rangka membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Akankah Dasco Kembali Menjadi Penghubung Politik?

Kini konteksnya berbeda.

Pada Agustus 2025, makan siang Gibran dan Dasco berlangsung ketika isu pemakzulan menjadi salah satu bahan perbincangan politik. Saat ini, pertemuan serupa—jika kembali terjadi—akan berlangsung setelah MA mengabulkan gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Posisi Dasco pun menjadi menarik untuk dicermati. Sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra, ia berada di salah satu simpul penting komunikasi politik di parlemen dan partai pendukung pemerintahan.

Namun, kedekatan personal maupun komunikasi antara pejabat eksekutif dan legislatif tidak otomatis menentukan sikap DPR terhadap suatu persoalan hukum. Apalagi, pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional yang tidak dapat digantikan oleh pertemuan informal.

Pertanyaannya, apakah Dasco akan kembali memperlihatkan komunikasi politik yang terbuka dengan Gibran di tengah tekanan yang berkembang?

Apakah makan siang jilid dua akan menjadi simbol bahwa hubungan Gibran dengan lingkaran politik pemerintah tetap terjaga? Ataukah kali ini dinamika di Senayan justru memperlihatkan sikap yang lebih berhati-hati?

Belum ada kepastian bahwa pertemuan serupa akan digelar. Belum ada pula dasar untuk menyimpulkan Dasco akan mengambil langkah khusus demi menyelamatkan posisi Gibran.

Tetapi satu hal jelas: foto makan siang pada Agustus 2025 telah menunjukkan betapa sebuah pertemuan informal bisa memunculkan tafsir politik yang luas.

Kini, setelah putusan MA dan munculnya kembali desakan pemakzulan, publik kembali menunggu bukan hanya perkembangan proses hukum, tetapi juga bagaimana komunikasi politik di lingkaran kekuasaan berlangsung.

Sebab, dalam politik, terkadang yang menjadi perhatian bukan hanya siapa yang duduk di meja makan, melainkan pesan apa yang dibaca publik dari pertemuan tersebut.