Gibran Mundur, Prabowo-Jokowi Diduga Punya Kesepakatan Politik, Siapa yang Dilindungi?
Sabila JP•
Nasional
Jokowi dan Prabowo Subianto (Reuters)
Suarapantura.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya kompromi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, menduga keputusan Gibran bukan semata-mata persoalan pribadi. Ia melihat kemungkinan adanya kalkulasi politik yang lebih besar untuk meredam gejolak sekaligus menjaga kepentingan dua tokoh yang selama ini memiliki hubungan erat.
Ryaas bahkan menyinggung dugaan komitmen Prabowo untuk melindungi Jokowi dari risiko politik maupun hukum. Menurutnya, posisi Jokowi masih strategis karena mengetahui secara langsung dinamika dan proses Pemilihan Presiden 2024.
“Jokowi tahu betul bagaimana proses Pilpres 2024. Kalau Jokowi dikorbankan, dia bisa membongkar semua rahasia kecurangan itu. Itu yang dikhawatirkan Prabowo. Jadi Prabowo punya komitmen untuk melindungi Jokowi,” kata Ryaas melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan analisis dan dugaan politik Ryaas. Hingga kini, belum ada bukti terbuka yang membuktikan adanya kesepakatan khusus antara Prabowo dan Jokowi untuk saling melindungi.
Namun, pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru: apakah pengunduran diri Gibran juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan kepentingan politik di lingkaran kekuasaan?
Prabowo dan Jokowi Disebut Satu Kesatuan
Ryaas menilai hubungan Prabowo dan Jokowi tidak dapat dilihat sebagai hubungan politik biasa. Keduanya, menurut dia, masih memiliki kepentingan yang saling berkaitan.
Ia bahkan menyebut kedua tokoh tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak sedang berada dalam posisi saling berhadapan.
“Sangat mungkin itu benar. Jokowi dengan Prabowo itu satu kesatuan, mereka tidak bertentangan,” ujarnya.
Dalam pembacaan Ryaas, pengunduran diri Gibran berpotensi menjadi jalan tengah untuk meredam polemik politik tanpa harus merusak hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
Ia menduga ada kemungkinan keputusan mundur tersebut menjadi bagian dari upaya menghentikan kegaduhan, sementara kepentingan politik pihak-pihak yang terkait tetap terjaga.
“Bisa saja dengan mundurnya wapres, itu untuk meredam kegaduhan. Sudahlah mundur aja, tapi semua aman. Tapi itu tidak bisa dijamin presiden, harus kembali pada konstitusi,” katanya.
Pernyataan terakhir itu sekaligus menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan jabatan wakil presiden tidak dapat hanya bergantung pada kompromi politik. Prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Keputusan itu muncul ketika polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dan dorongan politik untuk memproses hak menyatakan pendapat di DPR tengah berkembang.
Situasi tersebut menjadi salah satu latar yang memengaruhi pembacaan politik atas pengunduran dirinya.
Namun, Gibran membantah keputusan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah. Ia menyatakan dokumen pendidikannya telah diserahkan dalam proses hukum dan pengunduran diri dilakukan setelah melalui pertimbangan panjang.
“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” demikian pernyataan Gibran dalam surat pengunduran dirinya.
Gibran juga menyatakan tidak akan mengambil posisi berseberangan dengan Prabowo. Ia bahkan meminta para pendukungnya tetap mendukung pemerintahan hingga 2029.
Sikap tersebut menjadi salah satu alasan munculnya pertanyaan mengenai arah politik Gibran setelah meninggalkan kursi wakil presiden.
Siapa yang Diuntungkan dari Mundurnya Gibran?
Jika dibaca dari pernyataan Ryaas, pengunduran diri Gibran bukan hanya menyangkut masa depan politik sang wakil presiden. Ada kemungkinan kepentingan yang lebih luas, terutama hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Namun, dugaan adanya komitmen perlindungan terhadap Jokowi tetap harus diuji dengan bukti, bukan sekadar dibangun dari kedekatan politik kedua tokoh.
Ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: apakah Prabowo dan Jokowi pernah membicarakan skenario pengunduran diri Gibran? Apakah ada kesepakatan politik tertentu di balik keputusan tersebut? Siapa yang mengusulkan langkah mundur, dan siapa yang paling diuntungkan?
Hingga kini, belum ada konfirmasi terbuka dari Prabowo maupun Jokowi mengenai dugaan kesepakatan saling melindungi sebagaimana disampaikan Ryaas Rasyid.
Karena itu, pernyataan Ryaas masih berada dalam ranah analisis politik. Namun, isu ini tetap penting untuk diperiksa secara kritis, terutama karena menyangkut hubungan kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, dan proses konstitusional pengisian jabatan wakil presiden.
Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya diberi penjelasan bahwa pengunduran diri dilakukan demi kepentingan bangsa. Proses pengambilan keputusan, alasan politik yang melatarbelakanginya, serta kepatuhan terhadap konstitusi juga perlu dijelaskan secara terbuka.