SuaraPantura.com - Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berpandangan pemerintah sangat minim melindungi rakyat pertembakauan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang justru mengancam kelangsungan rakyat pertembakauan.
Misalnya, kata Agus Parmuji, kenaikan cukai tiap tahun yang eksesif, Perpres 18 tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan masih banyak lagi.
Agus Parmuji mengatakan, jelang akhir tahun rakyat pertembakauan merasa gelisah, was was. Pasalnya, pihaknya menanti kepastian kenaikan cukai yang biasanya diumukan pemerintah jelang akhir tahun 2021.
Agus Parmuji menilai, penentu kebijakan selama ini menutup mata. Pasalnya, kejadian terpuruknya ekonomi tembakau salah satunya karena faktor kenaikan cukai dan dampaknya selalu negatif bagi rakyat pertembakauan.
"Semua tahu kalau kebijakan tersebut selalu dipaksakan untuk dinaikan,
Selama ini nasib ekonomi kami tidak pernah dipertimbangkan sebagai bahan kajian arah kebijakan," cetusnya.
Menurut pengakuan Agus Parmuji, petani tembakau setiap tahun mendekati musim panen selalu berkirim surat ke lintas Kementrian/Lembaga dan bapak Presiden. Adapun surat tersebut mengenai informasi keadaan tembakau agar bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait tembakau.
Agus Parmuji mengklaim usulan yang disampaikan ke pemerintah sangat ringan sebenarnya, tetapi belum dikabulkan. Padahal, dua usulan itu merupakan kunci kedaulatan ekonomi nasional.
“Sebenarnya permohonan kami sangat ringan dan masuk akal, apa yang kami minta terhadap pemerintah yaitu kenaikan cukai setiap tahun jangan terlalu dipaksakan untuk dinaikan dan kebijakan pengaturan importasi tembakau. Harapannya dengan fakta riil di lapangan pemerintah bisa arif dan bijak dalam mengambil keputusan,” terangnya.
DPN APTI juga meminta pemerintah agar merubah mindset kebijakan. Pasalnya, selama ini paradigma pemerintah adalah pengendalian dan penerimaan negara saja. Menurut Agus Parmuji, jikalau pertimbangan pemerintah hanya seperti itu, iramanya akan sumbang karena di dalam komponen resmi industri hasil tembakau (IHT) ada petani.
Selain cukai, DPN APTI juga sangat menekankan segera diberlakukan regulasi pengaturan importasi tembakau.
“Kami bukan anti impor, tetapi akan lebih baik kalau ada regulasi pengaturanya agar petani tidak tergerus dua gelombang kebijakan tersebut yaitu kenaikan cukai dan liarnya importasi tembakau,” katanya.
Agus Parmuji juga mengingatkan agar arah kebijakan pemerintah landasannya harus berdasarkan azas kemanusiaan dan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai roh dari pengamalan Pancasila.
Dalam konteks inilah, DPN APTI berharap bapak Presiden Jokowi di dalam menentukan arah kebijakan harus seimbang dan mengkaji dengan matang agar petani bisa hidup dengan tingkat ekonomi yang lebih baik.
“Kami sangat percaya didalam menentukan kebijakan pertembakuan presiden Jokowi akan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan memikirkan rakyat pertembakauan serta berpedoman pada kedaulatan pertanian nasional,” pungkasnya. ***
