Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertimbangkan mencoret permohonan impor solar KPC karena pemerintah menyatakan impor CN48 telah dihentikan. Kebijakan B50 menjadi andalan pengurangan impor, sementara
Sosiolog NTU Singapura Sulfikar Amir memprediksi persaingan pengaruh Jokowi dan Prabowo berpotensi berkembang menjadi pertentangan terbuka. MBG disebut dapat menjadi sasaran kritik, meski Jokowi
Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengkritik candaan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat membahas karhutla. Ia menilai pejabat publik harus menunjukkan empati dan membangun optimisme masyarakat
Kejagung kembali memeriksa empat saksi dalam dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu PT PSMI di Lampung. Penyidik menyebut luas lahan sekitar 32.375 hektare dan uang titipan
Heru Subagia menilai wacana pemakzulan Gibran menghadapi tantangan politik dan hukum. Hak angket tidak otomatis berujung pada pemberhentian wakil presiden.
Hingga Oktober 2026, kasus hukum yang melibatkan pegawai atau kegiatan bank pelat merah mencakup dana pascatambang Koba Tin, KUR BNI dan BRI, pengelolaan dana BTN, serta pengadaan iklan BJB.
Isu 109 ton emas Antam palsu kembali viral. Antam menegaskan emas dalam perkara itu bukan palsu, sedangkan tujuh pihak swasta telah divonis dalam kasus tata kelola emas.
Wali murid kini dapat mengecek status penerima bantuan PIP 2026 secara online lewat HP menggunakan NIK dan NISN di portal Sipintar Kemendikdasmen.
Doli membalas sindiran Hasyim dengan menyinggung pemecatan dan jabatan komisaris BUMN. Di tengah saling serang, perbedaan keterangan soal Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 perlu diuji lewat dokumen resmi
Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 memanas setelah Doli Kurnia dan Hasyim Asy’ari menyampaikan versi berbeda. Draf, surat, rekaman RDP, dan naskah kesimpulan menjadi kunci verifikasi.
Perkara tata kelola 109 ton emas Antam menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan. Klarifikasi soal emas palsu perlu dibedakan dari tuntutan pembenahan sistem yang terukur.
Perkara tata kelola 109 ton emas Antam menyoroti efektivitas pengawasan, penggunaan merek, dan kerugian perekonomian negara yang disebut mencapai Rp3,31 triliun. Publik menunggu bukti pembenahan.
Skandal tata kelola 109 ton emas Antam berujung pada vonis terhadap 13 terdakwa. Kasus ini menyoroti penggunaan merek secara ilegal, kerugian perekonomian negara Rp3,31 triliun, dan pentingnya pengawa
Penyitaan Rp106,3 miliar dalam OTT ATR/BPN dan klaim terpisah Rp480 miliar menuju Muktamar NU menuntut penjelasan serta pembuktian yang transparan.
Sengketa BRI Manna menyoroti setoran Rp180 juta, rekening titipan, dan pengambilalihan agunan yang disebut bernilai pasar Rp4 miliar. Semua dugaan perlu diuji melalui dokumen dan pemeriksaan resmi.
