Arif Wicaksono menilai polemik persyaratan pendidikan Gibran melukai rasa keadilan di tengah tingginya pengangguran lulusan pendidikan tinggi dan menyerukan pemakzulan.
Riyono Caping dari PKS mendesak penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Ia menyoroti keterbatasan daerah dan meminta pemerintah memperkuat pemadaman serta penanganan asap.
Dampak karhutla tidak berhenti saat api padam. Abu, sedimen, dan kontaminan dapat terbawa ke perairan, sehingga pemantauan kualitas air dan keamanan pangan perlu diperkuat.
Azis Subekti menegaskan pemberhentian Gibran harus melalui mekanisme konstitusi. Putusan MK tidak menerima permohonan terkait syarat pendidikan, tetapi memuat pertimbangan mengenai bukti kelulusan.
Seorang peserta JRF 2026 yang disebut sebagai Senior Manager Compliance BRI menjadi sorotan setelah video dirinya diduga menerobos pembatas dan mengumpat kepada petugas beredar di media sosial.
Ubedilah Badrun dan Bambang Widjojanto membahas polemik persyaratan pendidikan Gibran, peluang hak angket DPR, kritik terhadap komunikasi politik Istana, serta kemungkinan konsolidasi mahasiswa menjel
Anggota Komisi II DPR dari Gerindra, Azis Subekti, menegaskan Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan memberhentikan Gibran secara sepihak.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut sejumlah tokoh yang berpotensi dipertimbangkan jika terjadi pergantian wakil presiden. Pernyataan itu muncul setelah putusan MK terkait perkara persyaratan
Prabowo Subianto melontarkan candaan saat mencari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Rakornas TPAKD 2026. KDM tidak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Penyidikan dan persidangan perkara LPEI terus berkembang. Di tengah vonis terhadap sejumlah terdakwa, status pemeriksaan ulang Direktur BNI Munadi Herlambang belum terkonfirmasi dalam pemberitaan yang
Mundurnya Airlangga Hartarto dari Golkar pada 2024 kembali disorot setelah Cipta Panca dan Said Didu mengangkat dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan terhadap pihak terkait masih perlu dibuktikan.
Wacana pemakzulan Gibran kembali menjadi sorotan setelah putusan MK. Kini, perhatian tertuju pada sikap DPR dan kemungkinan berlanjutnya proses sesuai konstitusi.
Pengamat Dedi Kurnia Syah menyoroti kemungkinan sikap Prabowo dan stabilitas koalisi memengaruhi wacana pemakzulan Gibran setelah putusan MK terkait polemik syarat pendidikannya.
Pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memperkuat komunikasi publik, terutama saat menghadapi pers dan kritik. Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad dalam mengelola
Puan Maharani dan AHY disebut Jhon Sitorus sebagai dua nama dalam spekulasi pengganti Gibran. Namun, belum ada keputusan resmi dan pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusi.
