46 artikel dengan tag “Gibran Rakabuming Raka”
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menuding adanya operasi politik untuk mempertahankan posisi Gibran Rakabuming Raka dan mempertanyakan kepentingan di balik pertemuan Jokowi dengan Prabowo
Koordinator Laskar Cinta Jokowi Suhandono Baskoro menegaskan bahwa jika Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, Prabowo Subianto juga harus menanggung konsekuensi politik.
Perbedaan pernyataan kader Golkar soal polemik pendidikan Gibran memunculkan sorotan terhadap sikap partai. Pengamat Nurul Fatta menilai Golkar berada dalam dilema politik antara Prabowo dan Jokowi.
Polemik ijazah Gibran memunculkan spekulasi tentang masa depan kursi wapres dan posisi Dasco. Namun, belum ada bukti ia mengincar jabatan itu; pergantian harus mengikuti konstitusi.
Polemik ijazah Gibran memunculkan pertanyaan tentang peta kekuasaan di Senayan. Peran Dasco patut dicermati, tetapi dugaan manuver menuju kursi wapres perlu bukti yang kuat.
Putusan MK soal persyaratan pendidikan Gibran memunculkan pertanyaan konstitusional baru. Sikap DPR dan pengaruh politik Megawati serta Prabowo menjadi sorotan, tetapi pemakzulan tetap harus berlandas
Mahfud MD menyarankan Gibran mundur sukarela dan menyoroti sulitnya pemakzulan di tengah dominasi koalisi pemerintah di DPR serta polemik dokumen penyetaraan ijazah.
Heru Subagia menilai wacana pemakzulan Gibran menghadapi tantangan politik dan hukum. Hak angket tidak otomatis berujung pada pemberhentian wakil presiden.
Usai MK menyoroti bukti penyetaraan pendidikan Gibran, tim advokasi melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Bareskrim. Status laporan dan unsur pidana masih harus diperiksa.
Doli membalas sindiran Hasyim dengan menyinggung pemecatan dan jabatan komisaris BUMN. Di tengah saling serang, perbedaan keterangan soal Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 perlu diuji lewat dokumen resmi
Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 memanas setelah Doli Kurnia dan Hasyim Asy’ari menyampaikan versi berbeda. Draf, surat, rekaman RDP, dan naskah kesimpulan menjadi kunci verifikasi.
Herwin Sudikta menilai arah politik di Hambalang berpengaruh terhadap sikap DPR soal wacana pemakzulan Gibran. Sejumlah anggota DPR mendorong pembahasan, tetapi belum ada keputusan resmi pemakzulan.
Haedar Nashir mengingatkan agar polemik putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran disikapi dewasa. Putusan MK tidak menerima permohonan karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum.
Tim Ahmad Khozinudin melaporkan dugaan pemalsuan surat penyetaraan pendidikan terkait Gibran ke Bareskrim. Publik menunggu penanganan yang transparan, sementara dugaan pidana masih harus dibuktikan.
Usulan pemakzulan Gibran bisa dimulai melalui mekanisme DPR, tetapi 25 anggota bukan suara untuk melengserkan wakil presiden. Prosesnya harus melewati DPR, MK, dan MPR.
